Soal Rangkap Jabatan di BUMN, Refly Harun Ungkap Kecurigaan: Bisa Jadi 'Pintu Belakang'

"Saya sebenarnya setuju kalau misalnya ini dibatasi karena saya kadang-kadang agak curiga juga, ini adalah pintu samping bahkan pintu belakang untuk menambah pendapatan," ujar Refly.

Refly kemudian memaparkan bagaimana seorang direksi yang merangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan lain, mampu mendapat bayaran lebih.

"Jadi pendapatan direksi itu bertambah 30 persen," kata Refly.

"Kalau dia misalnya pendapatan sebagai direksi Rp 200 juta, maka sebagai komisaris di anak perusahaan, berapapun jumlahnya, dia hanya mendapat maksimal 30 persen saja," imbuhnya.

Menurutnya, hal yang menjadi masalah adalah tidak ada yang mengetahui berapa angka yang dibayarkan, karena hanya diketahui oleh direksi.

"Tetapi yang menjadi persoalan siapa yang mengecek governance-nya (kepemimpinannya), kalau memang itu dibayarkan sesuai dengan plafonnya," terang Refly.

"Karena kalau kita sudah bicara dengan anak perusahaannya, itu biasanya soal angka betul-betul circle-nya (lingkup) hanya di direksi saja," lanjutnya.

Refly mengatakan di situlah komisaris memiliki peran penting untuk mengawasi pola rangkap jabatan di BUMN.

"Menurut saya pengawasan komisaris memang harus kuat," tegasnya.

Lihat video berikut ini menit 7.50:

Komisaris Cuma Pajangan

 Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade buka suara soal kasus rangkap jabatan di lingkungan BUMN.

Dilansir TribunWow.com, Andre Rosiade menyebut kasus rangkap jabatan di BUMN ini tak baru kali ini terjadi.

Ia pun menyinggung nama Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Menurut Andre Rosiade, terbongkarnya kasus Ari Askhara menjadi jembatan bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk membersihkan berbagai skandal di tubuh BUMN.