Dukung Nadiem Makarim, Komisioner KPAI Retno Listyarti: Sudah Dimulai Sejak Era Pak Anies Baswedan

TRIBUNWOW.COM - Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan KPAI sepakat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal penghapusan Ujian Nasional (UN).

KPAI sepaham karena UN sebenarnya digunakan untuk mengukur kemampuan sekolah bukan murid.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Sabtu (14/12/2019), mulanya Retno menjelaskan posisi KPAI dalam kebijakan penghapusan UN.

"Pertama sebenarnya kalau pakai suara, KPAI mendukung ini," jelas Retno.

• Nadiem Makarim Ubah UN, Politisi Gerinda Ungkap Masalah Baru yang Ditimbulkan, Ini Penjelasannya

Retno kemudian menjelaskan sekilas soal kebijakan Mendikbud-mendikbud sebelumnya terkait UN.

Berdasarkan penjelasannya, UN memang tidak lagi digunakan untuk menentukan kelulusan saat era kepemimpinan Anies Baswedan.

Namun UN masih digunakan sebagai penentu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi.

"Karena begini, sebenarnya ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, itu kan dimulai waktu eranya Pak Anies Baswedan ketika dia jadi menteri," ujar Retno.

"Tapi masih jadi penentu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi," tambahnya.

Setelah Anies digantikan oleh Muhajir Effendy, Retno mengatakan UN sudah tidak lagi ditentukan sebagai penentu untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Lalu kemudian Pak Muhajir yang menggantikan Pak Anies, itu memutuskan tidak menggunakan itu, jadi menggunakan sistem PPDB, itu adalah dengan sistem zonasi," papar Retno.

"Dengan demikian maka sebenarnya ujian nasional tidak lagi terpakai dalam sistem masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kelulusan, sudah enggak digunakan,"tambahnya.

Ia mengatakan jika dilihat dari sisi konstitusionalnya, UN dilakukan sebagai alat standarisasi pemerintah.

"Namun ujian nasional itu sebenarnya standarisasi yang diperlukan ketika kita bicara undang-undang," jelas Retno.

"Ujian Nasional itu sebenarnya digunakan untuk pemerintah melakukan intervensi terhadap pendidikan," tambahnya.

Retno kemudian memberi contoh soal intevensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem UN.

"Misalnya begini, sebuah sekolah hasil ujian nasionalnya bahasa, jelek. Lalu pemerintah menyelidiki kenapa," kata Retno.

"Oh ternyata sekolah itu tidak memiliki laboratorium bahasa, lalu dibuatkan laboratorium bahasa."

"Setelah laboratorium bahasa diadakan, maka kemudian ujiannya akan dilakukan, ini pengaruh atau tidak," imbuhnya.

Berdasarkan kegunaannya, Retno mengatakan UN sebenarnya tidak diperlukan tiap tahun, sekolah, maupun setiap anak.

"Oleh karena itu seharusnya ujian nasional itu tidak tiap tahun, tidak tiap sekolah, bahkan bisa tidak tiap anak," tutur Retno.

• Penggantian Sistem Ujian Nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

Video dapat dilihat di awal:

Ujian Sekolah Ala Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim telah berkomitmen untuk menyerahkan hak lulus para siswa di Indonesia sepenuhnya kepada sekolah.

Nadiem mengatakan agar potensi siswa dapat dinilai secara maksimal, ia menyerahkan sekolah untuk memberikan hak penilaian sesuai parameternya masing-masing dan dengan tipe ujian yang telah ditentukan oleh Nadiem.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Rabu (11/12/2019), mulanya Nadiem mengatakan evaluasi kelulusan siswa akan sepenuhnya menjadi hak sekolah.

"Secara jelas kebetulan bahwa evaluasi atau penilaian terhadap siswa, terhadap murid itu dilakukan guru, dan asesmen untuk kelulusan ditentukan oleh sekolah," ujar Nadiem.

• UN Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Pengamat Pendidikan: Akan Terjadi Banyak Kemerdekaan

Nadiem menegaskan negara tidak akan lagi membuat soal ujian dan menentukan kelulusan para siswa di Indonesia.

"Hal-hal, soal-soal yang tadinya datang dari Kemendikbud, soal-soal yang dari pusat dan lain-lain yang tadinya lewat dinas dilaksanakan di dalam sekolah itu sudah, berarti tidak ada paksaan lagi," kata Nadiem.

Nadiem ingin dengan adanya langkah ini, sekolah dapat lebih menilai murid-muridnya secara mendalam.

"Jadi sekolah itu seperti banyak sekolah sekarang, punya sistem penilaiannya sendiri yang lebih holisitk," tutur Nadiem.

Nantinya Nadiem tidak ingin ujian hanya diukur melalui soal pilihan ganda saja.

Ia mengatakan sistem pengujian murid akan dilakukan melalui berbagai cara yang dapat memperlihatkan potensi murid.

Cara tersebut di antaranya adalah hasil karya, proyek akademik, dan esai.

"Bukan pilihan ganda saja, tapi bagaimana kita mau mengases komptetensi kalau tidak mengerjakan project (proyek), hasil karya, esai, dan lain-lain," tegas Nadiem.

Nadiem menerangkan inti dari dirinya mengeluarkan kebijakan tersebut, ia mengatakan hal tersebut agar sekolah dapat memiliki kebebasan untuk menilai kompetensi murid-muridnya.

Hal tersebut dilakukan Nadiem lantaran setiap sekolah di tiap daerah yang berbeda memiliki kapasitas dan cara yang berbeda dalam menilai muridnya.

Nadiem merasa ujian negara yang dibuat satu tipe dan harus diaplikasikan ke sekolah-sekolah di berbagai daerah yang berbeda adalah hal yang tidak cocok.

"Itu sebenarnya konsepnya adalah mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah untuk menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita," jelas Nadiem.

"Menjadi penilaian mereka sendiri yang lebih cocok untuk murid-murid mereka, yang lebih cocok untuk daerah mereka, yang lebih cocok untuk kebutuhan pembelajaran murid mereka," tambahnya.

• Ujian Nasional Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Wapres Maruf Amin Ingatkan soal Ini

Video dapat dilihat menit 1.22:

(TribunWow.com/Anung Malik)