Najwa Shihab Tanya soal Gaji Miliaran Bos BUMN, Erick Thohir Sebut Itu Hal Wajar: It's Okay

TRIBUNWOW.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tanggapannya ketika ditanya soal gaji Miliaran rupiah petinggi BUMN.

Erick Thohir tidak mempermasalahkan gaji petinggi BUMN yang mencapai angka miliaran rupiah selama masih sesuai dengan pencapaian yang telah diraih oleh pihak yang bersangkutan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Najwa Shihab, Rabu (4/12/2019), awalnya Erick Thohir membandingkan gaji orang yang berprestasi di swasta juga tinggi.

"Mereka punya hak kok, orang-orang terbaik saya rasa yang ada di swasta juga gajinya besar-besar, it's okay (itu tidak apa-apa)," kata Erick Thohir.

• Soal Sparepart Motor Harley Davidson di Dalam Pesawat Garuda, Erick Thohir: Akhlaknya di Mana?

• Disebut Cocok Kelola BUMN Keuangan oleh Erick Thohir, Sandiaga Uno Bawa-bawa Gerindra

Host acara 'Mata Najwa', Najwa Shihab kemudian menyeletuk apakah wajar gajinya dibayar hingga miliaran rupiah per bulan.

Mendengar hal tersebut, Erick Thohir mengatakan masih bisa diterima namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

"Wajar, asal tadi proses dari pencapaian profit-nya benar," jelas Erick Thohir.

Erick Thohir kemudian membahas soal Penggunaan Modal Negara (PNM) pada BUMN.

Ia membahas bagaimana ada PNM yang digunakan untuk kebaikan, dan di sisi lain hanya untuk menghabiskan uang negara karena dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif.

"Ini yang kemarin mengenai Penanaman Modal Negara itu harus kita pastikan, bukan sekadar penanaman modal akhirnya cuma dipakai gaji, dan lain-lain," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir kemudian memberikan contoh PNM yang sehat bagi negara.

"Contoh misalnya, kemarin Hutama Karya akan membangun tol sepanjang 2.900 KM di Trans Sumatra sudah dibangun 400. Kenapa perlu PNM karena membangun jalan tol, itu sesuatu yang sehat," kata Erick Thohir.

Bagi Erick Thohir PNM yang tidak sehat adalah ketika modal hanya digunakan untuk membayar gaji karyawan BUMN.

"Tetapi bukan PNM yang dilakukan untuk cashflow perusahaan hanya sebatas gaji dan akhirnya hanya memperbesar profit," jelas Erick Thohir.

Gaji Bos BUMN Sesuai Seberapa Besar Perusahaannya...

Menangkal penyalahgunaan PNM, Erick Thohir akui akan membuat aturan-aturan dan akan menindak penyalahgunaan.

"Nah ini yang akan kita bikin aturan-aturan yang jelas supaya kalau memang itu haknya, enggak apa-apa," ungkap Erick Thohir.

"Tetapi kalau itu bukan haknya, dibuat-buat, itu yang akan kita tabrak, kita akan bongkar," tambahnya.

Soal gaji, Erick Thohir menjelaskan setiap petinggi BUMN memiliki tingkat bayaran yang berbeda tergantung skala perusahaan tersebut.

"Itu haknya, tetapi yang penting nanti ada klasifikasi perusahaannya," katanya.

"Tidak mungkin misalnya perusahaan sebesar Bank Mandiri harus sama dengan kemarin yang menjadi isu besar ketika Ibu Sri Mulyani atau saya ditanya PT PAN."

"Yang bahkan tidak diingat, klasifikasi ini yang penting," tandasnya.

• Di Mata Najwa, Sandiaga Uno Beberkan PR Ahok sebagai Komut Pertamina: Kita Beri Waktu 6 Bulan

Video dapat dilihat menit 8.40

Peringatan Said Didu untuk Erick Thohir di BUMN

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memperingatkan godaan besar yang akan menyerang Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Indonesia.

Said Didu menjelaskan Erick Thohir harus selalu mampu bersikap objektif dalam menilai seluruh anggota BUMN berdasarkan kinerjanya.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (4/12/2019), mulanya Said Didu bercerita soal pengalamannya menjabat di Kementerian BUMN.

• Said Didu Sebut 4 Tugas Utama Ahok di Pertamina, Libatkan Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan Arifin

Ia mengatakan dirinya pernah penasaran bagaimana direksi dan komisaris BUMN diangkat.

Dengan banyaknya calon nama yang masuk dan belum adanya fit and proper test, Said Didu akhirnya mengetahui fakta dibalik pemilihan komisaris dan direksi BUMN kala itu.

Said Didu mengatakan saat itu, untuk bisa menjabat sebagai direksi dan komisaris, ada harga yang harus dibayarkan sesuai dengan badan usahanya.

"Saya masuk kementerian BUMN itu, di meja saya 972 CV untuk dicalonkan menjadi direksi dan komisaris BUMN, di pikiran saya muncul ini seperti apa sebenarnya pemilihan direksi," kata Said Didu.

"Karena pada saat itu belum ada fit and proper test, akhirnya saya mendengar sudah ada BUMN itu tarifnya sekian."

"Sangat tergantung, bayangkan yang pertamina belanjanya Rp 3 triliun per hari," imbuhnya.

Mafia Pejabat dan Direksi Penjilat....

Said Didu mengatakan motif jual beli jabatan di tubuh BUMN masih terjadi hingga saat ini.

Hal tersebut terjadi karena masa jabatan komisaris dan direksi yang bisa diganti sewaktu-waktu.

"Saya menyatakan sepertinya masih tidak masuk akal BUMN yang gajinya sangat besar itu masih mau korupsi, kalau tidak ada beban lain, terlalu bodoh dia mau korupsi seperti itu," jelas Said Didu.

"Penyebab utamanya sebenarnya adalah karena direksi dan komisaris bisa diganti kapan saja."

"Kalau bisa diganti kapan saja maka muncul mafia pejabat, dan menghasilkan direksi penjilat," tambahnya.

Said Didu kemudian memperingatkan Erick Thohir agar terhindar dari praktik jual beli jabatan.

Ia meminta kepada ErickThohir agar selalu menilai para petinggi BUMN dari kinerja yang telah dilakukannya.

"Itu harus dihindari, betul-betul harus berdasarkan KPI yang dikontrak antara Pak Menteri dengan direksinya, sekali Bapak goyang (menyeleweng) dari situ, maka saya katakan muncul mafia pejabat dan mendapatkan direksi penjilat, itu yang harus dihindari," papar Said Didu.

Karena ketika seseorang mulai terlibat dalam praktik kotor tersebut, Said Didu mengatakan integritas yang telah dibangun oleh BUMN dapat lenyap seketika.

"Dan pada saat mendapat itu semua good governance hilang begitu saja," ujar Said Didu.

"Sekali Bapak (Erick Thohir) goyang, maka benteng (good governance) itu goyang semua," tambahnya.

• Diprotes Menteri BUMN Erick Thohir, Ini Daftar BUMN Punya Bisnis Hotel, Termasuk yang Dipimpin Ahok

Video dapat dilihat di menit 4.26:

(TribunWow.com/Anung Malik)