Terkini Nasional
Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI, Bachtiar Nasir: Tak akan Ditemukan Apa yang Dituduhkan
Bachtiar menilai Tito salah kaprah soal visi misi FPI terkait penerapan Islam di bawah naungan khilafah Islamiah dan kata NKRI bersyariah.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian salah memahami visi dan misi Front Pembela Islam ( FPI) sehingga menggantung perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Tito sebelumnya menyebut SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.
Bachtiar menilai, Tito salah kaprah soal visi dan misi FPI terkait penerapan Islam secara sempurna di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.
• FPI Tetap Bisa Jalan meski Izin Belum Diperpanjang, Refly Harun Jelaskan Kelemahan Ormas Tanpa SKT
“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah,” ujar Bachtiar di Kawasan Monas seusai Reuni Akbar 212, Senin (2/12/2019). Menurut dia, khilafah dan NKRI versi FPI itu berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.
Sebab, ia menegaskan, FPI telah berkomitmen pada NKRI dan Pancasila. Sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.
“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah."
"Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami,“ ucap Bachtiar.
Bachtiar juga meminta pemerintah untuk bertemu dengan pihak FPI untuk meluruskan pengertian dan pandangan terhadap FPI.
“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI."
"Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang dituduhkan."
"Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” tandas Bachtiar.
Tanggapan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi soal perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Jokowi menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepada para menteri terkait.
"Mengenai perpanjangan (SKT FPI) masa sampai Presiden, urusan menteri lah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), dilansir dari kanal YouTube KompasTV, Senin (2/12/2019).
