Pengamat Sebut Reuni 212 Jadi Ajang Galang Kekuatan setelah Prabowo Bergabung ke Pemerintahan

TRIBUNWOW.COM - Reuni akbar 212 telah diselenggarakan di Monas, Minggu (2/12/2019).

Peneliti pun menganggap bahwa aksi reuni akbar 212 memiliki tujuan untuk menggalang kekuatan setelah Prabowo Subianto bergabung ke pemerintahan.

Sebelumnya diketahui Prabowo Subianto merupakan calon presiden yang diusung oleh massa reuni 212.

Kelompok 212 akan berusaha menyatukan diri kembali dalam reuni yang digelar hari Senin (02/12/2019), ujar Luky Sandra, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Luky melihat perpecahan dalam kelompok 212 telah terjadi setelah sejumlah tokoh, yang sebelumnya mendukung gerakan itu, seperti Ma'ruf Amin dan Prabowo, bergabung dengan pemerintah pimpinan Joko Widodo.

• Politisi PKB Maman Imanulhaq Beri Saran Berikut Jika Habib Rizieq Pulang: FPI Harus Kita Hargai

"Mereka menyatukan kelompok mereka sendiri yang terpecah setelah pilpres kemarin," ujar Luky.

Melalui pertemuan itu, Luky berpendapat kelompok 212 - yang kini bisa disebut vakum - akan melakukan persiapan "pemetaan untuk momentum politik ke depan".

Namun, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan membantah hal itu dan mengatakan reuni itu tidak akan menyinggung politik, sebab menurutnya, yang akan dikedepankan adalah pesan persatuan bangsa.

Gerakan 212, masih signifikan?

Luky mengatakan kelompok 212 mungkin akan kembali digandeng pihak yang akan bertarung pada pilkada 2020, mengingat keberhasilan mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta pada pemilihan gubernur pada 2017, yang dikritik sarat politik identitas.

Gerakan kelompok 212 sendiri berawal dari demonstrasi yang menuntut pemidanaan terhadap mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu juga merupakan calon gubernur petahana dalam pilkada 2017, atas tuduhan penistaan agama setahun sebelumnya.

"Tergantung dinamika atau karakter di daerahnya. Kalau kira-kira modelnya hampir sama dengan DKI Jakarta di 2017, pasti mereka (kelompok 212) dibutuhkan oleh calon yang mau menang," ujar Luky.

• Kuasa Hukum FPI Duga Pemerintah Halangi Habib Rizieq Pulang, Presenter Tertawa: Jangan Berprasangka

Daerah yang disebut rawan politik identitas, kata Luky, adalah Belitung Timur, yang akan melaksanakan pilkada pada 2020.

Luky menambahkan untuk sikap politik jangka panjang, yakni Pilpres 2024, kelompok ini terlihat masih mengamati dinamika politik.

"Loyalitas kelompok ini pada seseorang sangat tergantung pada dinamika politik sekitar," ujarnya.