Polemik APBD DKI 2020
BK DPRD DKI Nilai Tindakan Pengunggah Kejanggalan APBD DKI William Aditya Tak Proporsional
William Aditya yang sempat mengungkap kejanggalan APBD DKI 2020, dinilai tak proporsional olehBK DPRD DKI Jakarta.
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Rekarinta Vintoko
"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Tak hanya itu, terdapat pengadaan barang lain seperti lem aibon sebesar Rp 82,8 M bagi 37.500 orang untuk satu tahun.
Ini artinya satu orang mendapat dua kaleng lem aibon.
Meskipun tak lagi dapat diakses di situsnya, masyarakat dapat melihat rancangan anggaran ini di akun twitter pribadi milik William yang sempat abadikan.

Anggaran lem aibon oleh Pemprov DKI yang disoroti PSI, Rabu (30/10/2019) (Twitter @willsarana)
Aksinya ini juga dikomentari oleh berbagai pihak, satu di antarnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com (3/11/2019), Anies mengatakan pihaknya sebenarnya mengetahui kelemahan sistem ini sejak tahun lalu.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Senin (3/11/2019).
Atas tindakannya itu, ia dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) .
Menurut Ketua Mat Bagan, Sugiyanto William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).
(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)