BK DPRD DKI Nilai Tindakan Pengunggah Kejanggalan APBD DKI William Aditya Tak Proporsional

"Artinya jangan ditempatkan posisi William sebagai anggota Komisi A, tetapi sebagai anggota DPRD yang mana punya fungsi pengawasan."

"Bisa juga soal pembahasan dan persetujuan soal anggaran," papar August.

August kemudian meluruskan soal kabar William yang diputus melanggar kode etik.

Ia menyampaikan, pihak BK DPRD DKI tidak menuliskan William melanggar kode etik dalam surat rekomendasi ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Tidak ada kata-kata bahwa William melakukan pelanggaran kode etik, tetapi William sudah melakukan fungsi dewan yang kritis, sudah adil, sudah profesional."

"Tapi belum secara proporsionalitas," beber Nawawi.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke 2.17:

• Buntut Bongkar APBD DKI 2020 yang Tak Wajar, William PSI Direkomendasikan Diberi Sanksi Ini

Nama William Aditya sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu karena mengungkap kejanggalan dalam APBD DKI 2020.

Ia bersama dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idrus Ahmad, melakukan konferensi pers terkait dengan kejanggalan ini.

Mereka menyoroti anggaran-anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor yang dianggap tak masuk akal.

Satu diantaranya adalah pengadaan bolpoin untuk SDN di Jakarta Timur sebesar Rp 123,8 M.

Dikutip TribunWow.com dari tayangan live Facebook @PSI menurut hitungan PSI, harga satuan bolpoin tersebut adalah Rp 105 ribu.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.