Ahok Jadi Bos Pertamina
Pro dan Kontra soal Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Tanggapan Rizal Ramli hingga Faisal Basri
Wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi petinggi di perusahaan BUMN menuai pro dan kontra. Bagaimana tanggapan para tokoh?
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.
Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki rekam jejak yang tidak mulus dalam kariernya.
Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
• Ahok Bebas dari Kasus RS Sumber Waras, Marwan Batubara Sebut KPK Bermasalah dan Ungkit Bukti di BPK
Pro Ahok
1. Faisal Basri
Di tengah banyaknya kecaman soal pengangkatan Ahok, ada pula pihak-pihak yang yakin politisi PDI-P itu bisa membawa perubahan baik di tubuh BUMN.
Salah satunya datang dari peneliti senior INDEF, Faisal Basri.
Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.
"Kalau tanpa tim, ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui seusai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual, akan terjadi chaos di tubuh internal.
Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.
Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.
"Kan repot, diganjal terus karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.
Oleh sebab itu, sekali lagi dia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadi hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.
