6 Komentar Para Tokoh soal Ahok Jadi Bos Pertamina, Ada yang Bilang Pimpin DAMRI Saja Tak Pantas

"Kualifikasi yang dibutuhkan sudah tercantum di Undang-Udang BUMN tadi," sambungnya.

Marwan lantas menyoroti tentang serangkaian tes yang biasanya dijalani oleh calon pimpinan BUMN.

"Juga saya kira tata cara untuk mengangkat itu kan ada dalam undang-undang itu melalui fit and proper test, enggak usah dilempar dulu ini akan jadi ini misalnya oleh presiden atau oleh menteri," ucap Marwan.

• Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Hasto Kristiyanto: Tak Harus Mundur dari PDIP

5. Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dirinya memahami bahwa Erick Thohir memiliki kewenangan untuk menunjuk Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Namun, Andre mengingatkan agar Erick meminta Ahok untuk mengubah cara berkomunikasi sebelum akhirnya dilantik menjadi komisaris utama PT Pertamina.

"Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong Pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan Pak Ahok agar merubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, Andre mengatakan, Komisi VI DPR akan melihat kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Andre mengatakan, apabila kehadiran Ahok tak membawa kemajuan untuk Pertama, ia akan meminta Menteri BUMN memberhentikan Ahok.

"Tapi kalau kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Thohir agar yang bersangkutan dipecat," ujarnya.

Andre berharap, Ahok dapat memberikan kontribusi yang baik dan mencapai target di Pertamina.

Tak hanya itu, kata dia, Ahok harus dapat membuat Pertamina menjadi transparan dan profesional

"Semoga tercapai, kita tunggu aja. Apakah pak Ahok mampu atau hanya sebatas kursi empuk bagi Ahok karena dekat dengan presiden," pungkasnya.

• Beberkan Alasan Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir: Pendobrak Bukan Marah-marah

6. Mahfud MD

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD turut mengomentari Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama BUMN.

"Ahok di Pertamina ya tidak apa-apa. Kalau saya bicara secara hukum, ya tidak ada masalah hukum," ujar Mahfud MD seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Mahfud MD mengatakan, Ahok berhak menjadi petinggi BUMN lantaran kasus hukumnya sudah selesai.

"Begini lho, orang dipenjara itu kan sekarang tidak disebut dipenjara."

"Penjara itu zaman Belanda, sekarang di undang-undang namanya lembaga pemasyarakatan."

"Orang yang sedang dihukum pun diberi hak-hak keperdataannya untuk hidup di masyarakat, apalagi sudah bebas," sambung Mahfud MD.

(TribunWow.com)