Tanggapi Pro Kontra Status Napi Ahok, Mahfud MD: BUMN Itu Bukan Badan Hukum Publik
Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait pro kontra status Napi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Tak berhenti sampai di situ, Ahok melebarkan sayapnya di bidang usaha dengan mendirikan Pabrik Gravel Pack Sand di Belitung Timur.
Sayang usahanya terhenti akibat ditutup pemerintah.
Ayah tiga anak ini mengaku ada oknum dari Kementerian Kehutanan, yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya itu.
Ahok kemudian mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten Belitung Timur.
Partai Perhimpunan Indonesia Baru jadi pelabuhan pertamanya di dunia politik.
Ahok menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur hanya selama satu tahun, hal ini dikarenakan ia mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur dan menang pada 2005.
Empat tahun berselang, pria kelahiran Belitung ini kembali menjadi anggota legislatif.
Kali ini ia masuk Partai Golkar dan berhasil menjadi anggota DPR RI.
Karier politiknya mulai menanjak saat Joko Widodo (Jokowi) mengajaknya berduet pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Mereka pun berhasil mengalahkan sang petahana, Fauzi Bowo.
Ahok menjabat wakil gubernur hanya dua tahun saja, karena Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014.
Dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, secara otomatis Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan periodenya bersama Jokowi.
• Waketum Gerindra Arief Poyuono Sebut Ahok Cocok di PLN: Jangan Sampai PLN Byar Pet Lagi
Pada masa kepemimpinannya, Jakarta mengalami banyak perubahan.
Paling disorot adalah saat Ahok mengubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi taman terbuka untuk masyarakat.
Pilkada DKI 2017, bersama dengan wakilnya, Djarot Syaiful Hidayat, Ahok kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan rakyat DKI Jakarta.
