Kalau Ahok Masuk BUMN dan Kader Parpol, Pengamat Agus Pambagio: Nanti Cari Duitnya di BUMN

TRIBUNWOW.COM - Satus sebagai anggota partai politik dikhawatirkan memiliki kepentingan tertentu apabila menjabat sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh karena itu, siapa pun yang terpilih, harus keluar dari partai politik yang menaunginya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan hal tersebut saat dimintai tanggapan soal rencana penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pimpinan BUMN.

• Jawaban Menteri Erick Thohir saat Ditanya soal Kepastian Posisi Ahok di BUMN

"Sudah diatur tidak boleh."

"Kalau dia parpol, dia cari uangnya dari BUMN," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Aturan tersebut, menurut Agus, sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Bahkan, meskipun dalam peraturan itu hanya disebut bahwa direksi BUMN tidak boleh merangkap pengurus parpol, sementara kader parpol tidak diatur, itu tetap harus dijadikan acuan.

Pada intinya, direksi BUMN harus lepas dari partai politik, baik itu pengurus maupun hanya kader seperti Basuki.

"Buat saya, kebijakan itu pasti tidak boleh ditawar-tawar," ucap dia.

Sebelumnya, Ahok disebut akan masuk bursa pimpinan salah satu BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal itu pun dibenarkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Jokowi, Ahok tetap perlu mengikuti proses seleksi bila ingin menjadi direksi BUMN.

Ahok diketahui saat ini meripakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia bergabung ke dalam partai berlambang banteng itu pada 8 Februari 2019 lalu.

Tanggapan Erick Thohir soal Status Parpol Ahok

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) harus mengundurkan diri dari PDIP bila menjabat pimpinan salah satu BUMN.

Erick mengatakan, hal itu juga dilakukan para staf khusus BUMN yang dulunya terlibat dalam partai politik.

"Kan dari jubir (presiden) kemarin sudah bicara."

"Semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas."

"Kalau memang orang partai harus mengundurkan diri. Staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Meski demikian, ia meminta rencana penunjukkan Ahok sebagai pimpinan BUMN tak dipersoalkan karena mantan Gubernur DKI itu memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Hal itu, kata Erick, dibutuhkan BUMN agar memiliki kinerja yang optimal sehingga bisa memberikan keuntungan kepada negara.

"Ada 142 BUMN, pasti butuh figur bagus untuk bantu di masing-masing BUMN."

• Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Pengamat Agus Pambagio Sebut Langgar UU jika Hal Ini Terjadi

"Tak mungkin menteri mengawasi kegiatan masing-masing BUMN setiap hari. Makanya kami perlu banyak figur bagus," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Posisi Ahok menjadi salah satu pemimpin di BUMN tersebut juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pimpinan di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri yang merekomendasikan Basuki untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi. "Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.

Wartawan juga bertanya mengenai peluang Basuki lolos seleksi.

Presiden menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Basuki.

Meski demikian, Jokowi mengaku, tidak mengetahui di BUMN mana Basuki akan ditempatkan.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

• Kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait Status Mantan Napi Ahok

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi-Ahok diketahui memang pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden.

Ketika ditanya kembali mengenai jabatan apa yang akan diberikan ke Basuki, Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian direksi.

"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Ahok belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

(Kompas.com/Dani Prabowo/Rakhmat Nur Hakim/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Kalau Kader Parpol, Nanti Cari Duitnya di BUMN...",  "Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDIP jika Jabat Pimpinan BUMN", dan "Jokowi Membenarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN"