Polemik APBD DKI 2020
Di ILC, Politisi PSI William Aditya Desak Anies Baswedan Unggah RAPBD, Karni Ilyas Beri Interupsi
William Aditya Sarana hadir di ILC untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019).
William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.
• ILC Bahas Anies Baswedan, Politisi PSI William Protes soal Pilihan Judul, Karni Ilyas Beri Pembelaan
"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.
Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.
"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."
"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.
Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.
Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.
"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"
"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.
• Di ILC, Budayawan Babe Ridwan Saidi Singgung PSI Terus Terang Jika Tak Mau Anies Maju Pilpres 2024
Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.
Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.
"Jadi jangan sampai ada pemikiran Bang Karni, dokumen-dokumen tersebut diunggah setelah ketok palu, setelah disahkan."
"Pak Gubernur terus berulang kali mengatakan diupload segera setelah dibahas DPRD setelah diketok palu dan lain sebagainya."
