Polemik APBD DKI 2020
Anies Baswedan Sebut Polemik APBD DKI Hanya Penggiringan Opini: Rileks Aja
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat yakin dirinya tak bersalah dalam mengurus proses perencanaan anggaran APBD DKI 2020
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Anies Baswedan Ingin Kalau Ada Masalah Diselesaikan Bukan Diramaikan
Setelah ramai pembahasan tentang sistem e-budgeting yang bermasalah, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan akan memperbarui sistem e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com (3/11/2019), Anies mengatakan pihaknya sebenarnya mengetahui kelemahan sistem ini sejak tahun lalu.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Senin (3/11/2019).
• Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini
Menurut Anies, pembaruan ini dilakukan agar tercipta transparansi dan mengontrol perilaku tiap pihak yang terlibat dalam anggaran.
"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.
Sebelumnya, Anies Baswedan diserang oleh berbagai pihak setelah ditemukan anggran tak masuk akal oleh anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Tak terima disalahkan begitu saja, Anies lalu menyalahkan sistem yang ada terlalu rumit.
Sehingga harus memasukan komponen secara detail dan rinci.
Selain itu, Anies mengatakan sistem digital ini harus dikoreksi secara manual.
Pernyataan Anies ini tentu memancing berbagai pihak untuk berkomentar.
Satu diantaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Ahok, ia lupa definisi pintar, dan menilai Anies terlalu pintar.
"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok.
Ahok menjelaskan sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat dulu dapat mengetahui detail anggaran apapun, termasuk lem aibon, pulpen, dan lain-lain.
Sistem ini juga dapat mengetahui orang-orang yang menaikkan anggaran.
"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.
Dengan demikian, anggaran seluruh komponen tersebut mudah dikontrol.
• Pemprov DKI Lelang Jabatan setelah Kepala Bappeda Mundur Gara-gara Anggaran Janggal APBD DKI 2020
Tak hanya itu, akibat kisruh ini pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya.
Anies mengatakan sikap mundur Mahendra merupakan sikap yang terhormat.
"Ini adalah sikap ksatria, sikap terhormat mengambil tanggung jawab meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh banyak orang, tapi semuanya ada di Bappeda," ujar Anies pada tayangan Kompas Petang di Kompas Tv, Sabtu (2/11/2019).
(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)
