Polemik APBD DKI 2020
Jelaskan Beda Era Ahok dan Anies Baswedan, M Qadari Malah Ditegur Karni Ilyas: Ada Unsur Ribut-ribut
M Qadari ditegur Presenter Karni Ilyas saat salah memberikan penjelasan terkait APBD DKI Jakarta zaman pemerintahan Ahok.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, M Qadari ditegur presenter Karni Ilyas saat salah memberikan penjelasan terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.
Hal itu terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/11/2019).
Mulanya, M Qadari menyinggung soal penyisiran anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Qadari menyebut penyisiran anggaran kini menjadi hal yang paling ditakuti.
• Anggaran TGUPP Anies Baswedan Naik Drastis, DPRD DKI Usul Dicoret: Keinginan Anggota Dinolkan
• Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya
"Ternyata sekarang ada sisir yang paling ditakuti, yaitu sisir anggaran," jelas Qadari.
"Nah, tapi saya enggak tahu itu kapan (Anies Baswedan) menyisir anggarannya, setelah William biacara atau sebelum William bicara," sambungnya.
Menurut Qadari, satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya APBD janggal DKI Jakarta adalah adanya kesalahan dalam penyisiran anggaran.
"Saya kira mungkin justru di sini kesalahannya," kata Qadari.
"Pak Djarot mungkin sebelum beliau juga melakukan pendekatan bahwa dari bawah mulai dari musyawarah RW, kemudian kecamatan, kota dan seterusnya semua prosesnya dibuka," imbuhnya.
Qadari menyatakan, pada era pemerintahan Ahok, pemerintahan diselenggarakan secara terbuka.
Sehingga masyarat DKI Jakarta mengetahui apa yang dikerjakan oleh para elite politik daerahnya.
"Termasuk rapat-rapatnya juga dibuka, divideokan, di- upload, sehingga orang belum ribut, masyawakat belum ribut dia sudah tahu dulu bahwa gubernurnya ribut," ucap Qadari.
Menanggapi hal itu, Karni Ilyas lantas menyampaikan komentarnya.
Ia menyinggung soal anggaran pembelian penghapus papan tulis era pemerintahan Ahok yang mencapai Rp 53 miliar.
"Dulu itu belum ada yang mau ribut, walaupun ada penghapus yang sekian miliar, sekarang ini ada unsur ribut," terang Karni Ilyas.
