Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Temuan PDIP dan PSI Hal Biasa: Dulu Saya Temuin Rp 1,2 Triliun

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh PSI dan PDIP tidak mengagetkan dirinya.

Ia mengatakan temuan angka-angka fantastis tersebut sebagai hal yang biasa saja

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Taufik mengatakan temuan PSI dan PDIP soal kejanggalan di KUA PPAS bukan hal istimewa.

"Saya sih melihat biasa-biasa aja, enggak ada yang istimewa," kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI yang juga merupakan politisi Gerindra tersebut menyampaikan dirinya pernah menemukan kejanggalan sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun ia mengatakan perbedaan dirinya dengan PDIP dan PSI adalah dirinya tidak melapor ke media soal temuannya tersebut.

Ia menambahkan dirinya menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam forum, tanpa memberitahu publik.

"Dulu saya temuin Rp 1,2 triliun, cuman kalau dulu kita tidak lapor ke media, kita beresin di dalam," katanya.

"Kita beresin yang Rp 1,2 triliun," tambahnya.

Kemudian Taufik menjelaskan soal membahas kejanggalan di KUA PPAS.

Politisi Gerindra tersebut menjelaskan soal pembahasan kejanggalan dapat dilakukan pada proses pembahasan.

"Karena bahan ini disisir di dalam pembahasan KUA PPAS, dalam proses pembahasan itu sangat terbuka," tambahnya.

• PDIP Sebut Total Anggaran Aneh-aneh Capai Angka Rp 2,4 Triliun: 30 Persen Anggaran Dinas Pendidikan

Taufik mengatakan saat pembahasan berlangsung, media boleh hadir mengawasi proses.

Begitupula dengan LSM dan pengamat.

"Media boleh hadir, LSM boleh hadir, pemerhati boleh hadir," imbuhnya.

Ia kembali mengatakan pembahasan yang dilakukan selalu terbuka untuk publik.

"Karena DPRD itu selalu pembahasannya terbuka untuk umum," jelasnya.

Taufik kemudian mencontohkan dirinya di Komisi D yang melakukan penyisiran. Setelah melakukan penyisiran Taufik berhasil memangkas anggaran hingga tersisa 3/4 dari anggaran aslinya.

"Misal kayak kemarin tempat saya komisi D, itu kita sisir juga uang untuk bensin, alat-alat berat. Kita sisir malah jadi tinggal 3/4nya," kata Taufik.

Taufik menegaskan apa yang dilakukan PSI dan PDIP mengungkap data ke publik bukan sesuatu yang istimewa.

"Enggak ada yang istimewa," kata Taufik.

Video dapat dilihat mulai menit 1.30

Temuan PDIP soal Kejanggalan Anggaran

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019), selain pasir Rp 52 miliar, Ima menemukan anggaran-anggaran lain dengan angka yang tidak masuk akal.

Ima menemukan pengadaan 438.000 thinner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27, dan 97.000 tipex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.

"Ada thinner ada helm proyek terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, rotring, penghapus cair atau tipex," ujar Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

Ima kemudian mempertanyakan fungsi pembelian cat tembok, yang menurutnya sudah terdapat pada anggaran rehabilitasi sekolah.

"Terus cat tembok buat apa? Kan sudah ada renovasi sekolah sih aku enggak tahu juga berapa triliun buat renovasi," jelas Ima.

Ima akan mempertanyakan keanehan tersebut dalam rapat pembahasn di RAPB.

"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan ,RAPBD mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai," kata dia.

Ima kemudian menyayangkan pemborosan yang terjadi, menurutnya lebih baik anggaran seperti pulpen seharusnya dialokasikan ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar nantinya siswa yang memang sudah memiliki pulen, bisa membeli keperluan lain.

"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu kalau filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," jelasnya.

• Politisi PSI Sarankan Anies Baswedan Pindah ke Korea Utara jika Tak Ingin Gaduh dan Debat

Temuan PSI soal Kejanggalan Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta  William Aditya Sarana membeberkan kejanggalan-kejanggalan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pada video live yang ditayangkan di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menemukan empat temuan tentang pembelanjaan barang yang harganya diatas rata-rata.

Dikutip dari akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, berikut ini adalah temuan yang ditemukan oleh William.

1. Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang.

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya.

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpen di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

• Politisi PSI Buat Petisi di Change.org, Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp  65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

Wiilliam kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage 4 unit, dia 4 unit (harga) 1 unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per 1 unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk 1 unit komputer.

"Jadi kalo kita hitung 1 unitnya Rp 15 juta," terangnya.

• Kritisi APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan: Tolong, Evaluasi Diri

(TribunWow.com/Anung Malik)