Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI Sarankan Anies Baswedan Pindah ke Korea Utara jika Tak Ingin Gaduh dan Debat
William Aditya mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kebal terhadap kegaduhan dan perdebatan publik.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - William Aditya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kebal terhadap kegaduhan dan perdebatan publik.
Diketahui, beberapa waktu terakhir anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi perbincangan publik setelah munculnya bukti anggaran Lem Aibon yang berjumlah Rp 82,8 miliar.
William menyebut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta seharusnya memahami konsep hidup demokrasi.
Hal itu disampaikannya melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).
• Kritisi APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan: Tolong, Evaluasi Diri
• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Soroti Anies Baswedan yang Enggan Disalahkan: Kalau Mau Main, Ya Main
Mulanya, Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mempertanyakan kevalidan data tentang APBD DKI yang disebar oleh politisi PSI itu.
"Kembali ke yang tadi di-upload ya, mungkin bisa dicek apakah itu dia dapat datanya memang benar dari yang di-upload kepala bapedda atau enggak karena kepala bapedda bilangnya enggak pernah meng-upload, itu masih butuh pembuktian lebih lanjut," ucap Taufiqurrahman.
Menanggapi pernyataan Taufiqurrahman itu, presenter Najwa Shihab lantas mengajukan pertanyaan.
"Dan kalau bukan kepala bapedda bisa muncul ke sana itu bagaimana menjelaskan?," tanya Najwa Shihab.
"Nah kita enggak tahu bagaimana Bung William bisa dapat," jawab Taufiqurrahman.
Lantas, Najwa menanyakan kecurigaan Taufiqurrahman tentang asal dari data tersebut.
"Dan Anda curiga itu didapat dengan cara yang tidak sah?," tanya Najwa Shihab.
Taufiqurrahman mengimbau William untuk memberikan informasi secara utuh.
Informasi yang tak utuh itu disebut Taufiqurrahman berpotensi memunculkan prasangka masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya mau mengulangi sedikit saja bahwa Bung William harusnya menjelaskan secara utuh, sehingga tidak terjadi yang namanya miss leading apalagi kalau sampai tuduhan korupsi, jangan begitu," ucap Taufiqurrahman.
Lantas, giliran William yang mengutarakan pendapatnya.
