Isu Radikalisme

Soroti Kaitan Busana dan Isu Radikalisme, MUI sebut Banyak Pihak Berprasangka Buruk

Wasekjen MUI berpendapat masalah terbesar dalam pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN bukan ada di aturan tapi adanya prasangka buruk.

Soroti Kaitan Busana dan Isu Radikalisme, MUI sebut Banyak Pihak Berprasangka Buruk
YouTube Indonesia Lawyers Club
Wasekjen MUI berpendapat masalah terbesar dalam pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN bukan ada di aturan tapi adanya prasangka buruk 

TRIBUNWOW.COM - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Zaitun Rasmin menjelaskan masalah terbesar soal pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Zaitun masalah terbesarnya ada di stigma masyarakat yang berpandangan bahwa memakai busana tertentu diidentikkan dengan radikalisme.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Minggu (10/11/2019), mulanya Wasekjen MUI tersebut menjelaskan soal tanggapannya terhadap larangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN.

Wasekjen MUI sebut masalah utama pelarangan cadar dan celana cingkrang bukan di aturan tapi ada di prasangka buruk masyarakat yang memandang busana tertentu identik dengan radikalisme
Wasekjen MUI sebut masalah utama pelarangan cadar dan celana cingkrang bukan di aturan tapi ada di prasangka buruk masyarakat yang memandang busana tertentu identik dengan radikalisme (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Di ILC, Aboe Bakar Al-Habsyi Bongkar Siapa Pelaku Radikalisme di Indonesia: Mereka Culik Jenderal

Ia mengatakan soal aturan-aturan bisa ditanyakan kepada Anggota DPR dan ahli hukum.

"Itu bisa dijawab oleh para Anggota DPR, dan para ahli-ahli hukum," jelasnya.

Namun baginya yang harus diutamakan dalam negeri yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa ini adalah peraturan apapun tidak seharusnya bertentangan dengan Pancasila.

"Tapi bagi kita, seharusnya di negeri yang berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama, dan itu juga disebutkan dalam pembukaan UUD 1945," kata dia.

"Peraturan apapun seharusnya tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri," tambahnya.

Ia menegaskan dalam Pancasila sila pertama, kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat dijunjung tinggi di Indonesia.

Maka dari itu seluruh aturan yang ada di Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved