Kata Pengamat terkait Pesan Berantai di WhatsApp soal Gebrakan Nadiem Makarim, Cocok Diterapkan?

Kepala Dinas Pendidikan Surakarta Etty Retnowati mengakui, pihaknya juga sudah mengetahui perihal pesan tersebut.

Tapi, soal kebenaran pesan tersebut, Etty mengaku belum mengetahuinya.

Ia mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi dari Kemendikbud.

"Sebaiknya tunggu dulu informasi resminya apakah benar atau tidak karena itu baru beredar di WhatsApp dan tidak secara resmi," papar Etty.

Berikut pesan yang beredar di WhatsApp tersebut:

"Sugeng dalu bp ibu semua ... ini ada wacana loncatan kedepan, era baru pendidikan yg akan dihadapi anak cucu kita juga guru2 ........................ GEBRAKAN NADIEM

Ikatan Guru Indonesia bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru diundang khusus Mendikbud Nadiem tanggal 4 November 2019.

Nadiem membuka pembicaraan dengan meminta seluruh undangan tidak mengangkat masalah tapi memberikan solusi. Dan inilah yang diajukan:

1. Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Pendidikan Karakter berbasis agama dan pancasila menjadi mata pelajaran utama di Sekolah Dasar dan karena itu, Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan tata bahasa.

2. Jumlah Mata Pelajaran di SMP menjadi maksimal 5 mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran pada Coding dan di SMA menjadi maksimal 6 mapel tanpa penjurusan lagi mereka yang ingin fokus pada keahlian tertentu dipersilahkan memilih SMK.

3. SMK karena fokus pada keahlian maka harus menggunakan sistem SKS, mereka yang lebih cepat ahli bisa menuntaskan SMK dua tahun atau kurang, sementara mereka yang lambat bisa saja sampai 4 tahun dan ujian kelulusan SMK pada keahliannya bukan pada pelajaran normatif dan adaptif.

SMK tidak boleh kalah dari BLK yang hanya 3, 6 atau 12 bulan saja. LPTK diwajibkan menyediakan Sarjana Pendidikan atau Alumni PPG yang dibutuhkan SMK.

4. Jabatan Pengawas Sekolah dihapuskan hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi.

Jabatan pengawas sekolah boleh diadakan kembali jika jumlah kebutuhan guru sudah terpenuhi, tidak ada lagi guru honorer dan semua guru sudah berstatus PNS atau Guru Tenaga Kontrak Profesional dalam Status PPPK dengan pendapatan minimal setara Upah minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai standar kelayakan hidup.

Hilangnya tanggungjawab mengajar kepada kepala sekolah seharusnya dimaksimalkan fungsinya sehingga keberadaan pengawas sekolah untuk sementara bisa diabaikan.

• Blak-blakan, Wishnutama Ungkap Percakapan dengan Nadiem Makarim sebelum Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi