Disindir Anies Cari Panggung, PSI Ungkap Dugaan Kurangnya Kas Rehabilitasi Sekolah terkait Festival

"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.

Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.

Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.

"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William panjang lebar.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Kemudian, William mengungkapkan alasan mengapa dirinya menyebut Anies adalah gubernur yang antitransparansi.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya aja nih yang enggak mau," ungkapnya.

Akibatnya, William mengancam Anies Baswedan untuk segera mengupload dokumen RAPBD 2020.

"Jadi saya mengultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke apbd.jakarta.go.id," tegas William.

Lihat videonya sejak menit ke-3:31:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)