Tanggapi APBD Tak Masuk Akal, Anggota DPRD PDIP: Harus Ada Revisi, kalau Tidak Ya Kami Coret

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Nahdiah angkat bicara terkait kejanggalan Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta.

Kejanggalan RAPBD terlihat jelas ketika anggaran tentang pengadaan lem aibon.

Pengadaan lem aibon tertera jelas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pafon Anggaran (KUA-PPAS).

Tak tanggung-tanggung untuk pengadaan lem aibon membutuhkan dana hingga Rp 82 triliun.

• Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, ternyata tidak hanya itu pengadaan anggaran untuk program penataan kampung kumuh kini juga menjadi perbincangan publik.

Oleh karena itu, Ima Nahdia langsung memberikan pernyataan bahwa anggaran yang diminta dinilai terlalu besar.

Beberapa pengadaan anggaran diminta oleh Ima Nahdia untuk dibenahi.

Bahkan Ima Nahdia juga menegaskan bahwa DRPD DKI tak segan mencoret beberapa pengadaan yang dinilai tak masuk akal.

"Mereka harus ada revisi (anggaran), kalau tidak ya kami coret," ujar Ima Nahdia, Selasa (5/11/2019).

Jika dilihat dari dana yang diberikan untuk penataan kampung kumuh per Rukun Warga (RW) terlalu besar.

Diketahui untuk program penataan kampung kumuh atau yang disebut community action plan (CAP) diusulkan dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar hingga Rp 20 miliar per rw.

Padahal dalam kajian Pemprov DKI hanya mengusulkan dana sebesar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta per RW.

"Dengan kajian Rp 600 juta kemudian anggaran Rp 10 miliar jadi (total) Rp 10,6 miliar (per RW)," jelas Ida.

• Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Kejanggalan APBD DKI, Sanksi Ini Menanti

 PSI Ingatkan Anies Baswedan dalam Kelola Uang Keringat Rakyat

Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bekerja secara serius.