Politisi PSI William Singgung soal Anggaran DKI Jakarta, Taufiqurrahman: Itu Pernyataan yang Sia-sia

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman memberikan tanggapannya atas pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana soal anggaran janggal DKI Jakarta.

Dikutip TribunWow.com, hal itu disampaikan Taufiqurrahman saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (6/11/2019) malam.

Awalnya, William Aditya Sarana menyinggung soal transparansi Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran.

William menekankan pentingnya rencana anggaran itu diunggah ke website resmi milik Pemprov DKI.

Alasannya, kata William, agar masyarakat DKI mengetahui ke mana uang mereka.

"Agar masyarakat DKI Jakarta yang punya uangnya tahu penggunaan uangnya untuk apa?," kata William.

Lantas, presenter Najwa Shihab memberikan kesempatan bagi Taufiqurrahman untuk memberikan tanggapannya.

Taufiqurrahman mulanya ingin meluruskan pernyataan dari William soal draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang diterima bulan Juli.

• Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Dirinya menyinggung William yang baru saja dilantik menjadi anggota DPRD DKI pada bulan Agustus.

"Pertama saya ngelurusin dulu, Bung William tadi bilang sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli. Anda lupa, Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus, jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD," tegas Taufiqurrahman.

Setelah itu, Taufiqurrahman mempermasalahkan soal unggahan William hingga viral dan menjadi perbincangan.

"Kedua, masalah upload RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS menurut saya, kalau dibilang penting enggak penting ya menurut saya juga sama. Menurut saya wajib atau tidak wajib," tutur Taufiqurrahman.

"Karena sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah final. Itulah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI."

Lebih lanjut, Taufiqurrahman menyinggung pernyataan William yang menyebut warga Jakarta berhak menyisir anggaran DKI Jakarta.

Menurutnya, hanya anggota dewan yang berhak menyisir anggaran karena memiliki hak budgeting.

"Saya bilang itu pernyataan yang sia-sia, karena warga Jakarta tidak bisa menyisir anggaran itu. Karena mereka tidak punya hak budgeting, yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI dan ada forum rapat resminya untuk bagi anggota DKI menyisir anggaran itu," urai Taufiqurrahman.

"Ada rapat komisi-komisi, ada rapat banggar disitulah disisir anggaran, dikritisi sampai komponen kesatuan yang paling kecil itu bisa, hanya anggota DPR melakukan itu. Tapi publik tidak bisa ngapa-ngapain," imbuh dia.

• Bahas Kisruh RAPBD, Anies Baswedan Tak Bantah Dirinya Diincar, Ini Jawabannya soal Maju Pilpres 2024

Najwa Shihab lantas menanyakan maksud dari Taufiqurrahman.

"Tidak bisa atau dibuat tidak bisa?," tanya Najwa Shihab.

"Tidak bisa, mau ngapain coba publik, emang publik punya hak budgeting?," jawab Taufiqurrahman.

"Jadi cuma anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat yang dapat menyoroti anggaran?," tanya Najwa Shihab lagi.

"Mbak Nana kita kan ada ada pemilu, rakyat hari ini direpresentasikan oleh anggota DPRD," jelas Taufiqurrahman.

"Jadi terserah anggota DPRD? Kenapa tidak?," kata Najwa Shihab yang diikuti sorakan dari penonton.

"Kan ada perwakilan," ucap Taufiqurrahman.

Lihat videonya pada menit ke-40:

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter realita Tv Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

• Soal Kejanggalan RAPBD DKI, PSI Peringatkan Anies Baswedan: Jangan sampai ASN Jadi Kambing Hitam

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. (TribunWow.com/Vintoko)