Soal Kejanggalan RAPBD DKI, PSI Peringatkan Anies Baswedan: Jangan sampai ASN Jadi Kambing Hitam

TRIBUNWOW.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali buka suara mengenai kisruh APBD DKI Jakarta 2020, Senin (4/11/2019).

Dikutip dari tayangan Kompas Malam di Kompas Tv, Senin (4/11/2019), melalui juru bicara DPW PSI Jakarta Rian Ernest, PSI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan polemik APBD DKI 2020 ini.

"PSI yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman Aparatur Sipil Negara yang bekerja sungguh-sungguh di DKI Jakarta, agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," ujar Rian yang didampingi oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

• Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

Hal ini dilakukan untuk merespons terkait mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi.

Tak hanya itu, PSI mengingatkan pekerjaan Anies sebagai pelayan masyarakat yang harusnya bekerja sungguh-sungguh.

"Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat tidak bisa kerja setengah-setengah tidak bisa kerja kaleng-kaleng menurut istilah kami," ucap Rian.

"Anda harus bekerja sunguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran," tambahnya. 

PSI juga meminta Anies tidak melempar kesalahan pada bawahannya dan bertanggung jawab atas kisruh ini.

"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan, dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," kata Rian.

Selain itu, politisi muda PSI ini menilai  Anies sudah seharusnya memanfaatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah puluhan orang untuk berperan menyisir serta melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran.

"Tetapi dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, misalkan lem aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," pungkas Rian.

• Dianggap Cari Panggung soal Polemik APBD DKI Jakarta 2020, Kader PSI: Kami Tidak Cari Sensasi

Dilansir TribunWow, Kepala Bappeda mengumumkan mundur dari jabatannya pada Jumat (1/11/2019).

Ia menginginkan dengan pengunduran dirinya, Bappeda menjadi lebih baik lagi.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019) pada Kompas.com.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menerima surat pengunduran diri Mahendra.