Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI William Singgung soal Anggaran DKI Jakarta, Taufiqurrahman: Itu Pernyataan yang Sia-sia
Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menanggapi pernyataan William Aditya Sarana soal anggaran janggal DKI Jakarta.
Penulis: Vintoko
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman memberikan tanggapannya atas pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana soal anggaran janggal DKI Jakarta.
Dikutip TribunWow.com, hal itu disampaikan Taufiqurrahman saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (6/11/2019) malam.
Awalnya, William Aditya Sarana menyinggung soal transparansi Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran.
William menekankan pentingnya rencana anggaran itu diunggah ke website resmi milik Pemprov DKI.
Alasannya, kata William, agar masyarakat DKI mengetahui ke mana uang mereka.
"Agar masyarakat DKI Jakarta yang punya uangnya tahu penggunaan uangnya untuk apa?," kata William.
Lantas, presenter Najwa Shihab memberikan kesempatan bagi Taufiqurrahman untuk memberikan tanggapannya.
Taufiqurrahman mulanya ingin meluruskan pernyataan dari William soal draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang diterima bulan Juli.
• Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan
Dirinya menyinggung William yang baru saja dilantik menjadi anggota DPRD DKI pada bulan Agustus.
"Pertama saya ngelurusin dulu, Bung William tadi bilang sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli. Anda lupa, Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus, jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD," tegas Taufiqurrahman.
Setelah itu, Taufiqurrahman mempermasalahkan soal unggahan William hingga viral dan menjadi perbincangan.
"Kedua, masalah upload RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS menurut saya, kalau dibilang penting enggak penting ya menurut saya juga sama. Menurut saya wajib atau tidak wajib," tutur Taufiqurrahman.
"Karena sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah final. Itulah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI."
Lebih lanjut, Taufiqurrahman menyinggung pernyataan William yang menyebut warga Jakarta berhak menyisir anggaran DKI Jakarta.
Menurutnya, hanya anggota dewan yang berhak menyisir anggaran karena memiliki hak budgeting.
