Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI Desak Hal Ini pada Anies Baswedan, Disambut Tepuk Tangan Hadirin saat Bahas Uang Rakyat
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
"Anda dapat dokumen itu dari mana, itu dokumen resmi apa bukan?," tahya presenter Najwa Shihab
William menegaskan dirinya mendapat screenshoot (tangkap layar) susunan anggaran dari Bappeda (Badan Pembangunan Daerah)
"Ya jadi harus saya jelaskan pada tanggal 11 Oktober itu Bappeda tiba-tiba mengupload RKPD 2020, jadi ada anggapan bahwa PSI ini ada kemampuan hacking lah atau dapat bocoran," kata William.
Kemudian ia menjelaskan perbedaan tangkap layar yang didapat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan yang diunggah Bappeda.
"Jadi harus saya jelaskan ini yah, ini ada perbedaan ini yang versi SKPD, yang warnanya ada warna biru muda," ujar William sambil menunjukkan kertas hasil tangkap layar.

Kemudian, ia memamerkan kertas tangkap layar seperti apa yang diunggah Bappeda.
"Yang ini yang versi publik yang warna hitam, inilah yang di-upload Bappeda, jadi apa yang kami upload ke Medsos itu sudah menjadi konsumsi publik," lanjut William.

Sehingga dengan bukti-bukti itu, ia menegaskan bahwa PSI tidak berusaha membocorkan rahasia negara.
"Yang di-upload oleh Bappeda yang ini, yang kami screenshot yang publik ini, jadi kami tidak membocorkan rahasia negara gitu loh, dan satu lagi ada pemikiran bahwa," kata William belum selesai.
Sebelum William melanjutkan kata-katanya, Najwa Shihab bertanya pada Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan apakah anggaran termasuk rahasia negara.
"Tapi apakah anggaran rakyat rahasia negara yah?," sela Najwa Shihab.
"Tidaklah itu dokumen publik, bukan (rahasia negara)," jawab Misbah Hasan.
Lalu, William melanjutkan pernyataanya bahwa jika ada temuan yang aneh seharusnya segera menanyakan ke lembaga eksekutif atau legislatif.
Pasalnya, jika baru dipertanyakan setelah disahkan maka hal itu akan lebih sulit dilakukan.
"Ada suatu pemikiran bahwa dokumen-dokumen ini tunggu disahkan, tunggu di-upload di website justru itu dah telat apalagi ini KUA-PPAS yang sangat strategis loh menetapkan paku indikatif."
"Kalau ada temuan justru saatnya ini kita berteriak kalau sudah disahkan, sudah diketok palu itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan yah," tegasnya.
• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut
Lihat videonya mulai menit ke-7:29:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)