Politisi PKS Ini Ancam Bongkar Anggaran Abal-abal Komisi di DPR karena BPJS Alami Kenaikan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumut III Ansory Siregar mengancam akan membongkar anggaran abal-abal di DPR.

Hal tersebut dikatakan oleh Ansory saat rapat dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Rabu (6/11/2019).

Rapat tersebut turut diunggah di kanal YouTube DPR RI.

Ancaman tersebut diberikan Ansory saat dulu dirinya juga mengikuti rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mulanya, Ansory memprotes soal kenaikan BPJS Kesehatan.

• Rapat dengan Menkes Terawan, Ansory Siregar Sebut Kenaikan BPJS Zalim, Ini Penyebabnya

"Saya cuman menekankan keadaan rapat pada waktu itu, di mana pada waktu itu agak tegang juga tetap harus naik," ujar Ansory.

Selain itu ia meminta bahwa kenaikan jangan sampai terjadi di BPJS kelas 3.

"Tapi saya bilang pada waktu itu tolong jangan sampai dinaikkan kelas 3 mandiri," ujarnya.

Ia pun menerangkan alasan protes kenaikan BPJS kelas 3 Mandiri.

"Kita sudah keliling kita ke Sumut (Sumatera Utara), kita ke Sulsel (Sulawesi Selatan), Jogja, Bali, kita ke Sulut (Sulawesi Utara) itu masyarakat yang kita hadapi kenapa? Karena dia sakit makanya dia bayar, kenapa dia bayar? Karena dia sakit," tutur politisi PKS tersebut.

"Setelah dia sembuh dia tidak bayar lagi itu, kenapa? Dia tidak punya uang pak Rp 25 ribu itu."

• Bahas Radikalisme hingga Iuran BPJS, Ini Harapan Sudjiwo Tedjo pada NasDem dan PKS: Oposisi Ngapain?

Ia menganggap naiknya BPJS hingga kelas 3 mandiri adalah sebuah kezaliman.

"Sekarang dinaikkan, zalim itu pak."

"Dinaikkan, makanya waktu rapat itu di sini dengan Menkeu, tolong bu (tak dinaikkan)," tambahnya.

Bahkan agar BPJS Kesehatan tak naik, Ansory juga memberikan ancamannya.

"Ibu kalau masih menaikkan itu, saya akan bongkar saya akan lihat nanti bahwa ada anggaran APBN dari komisi I sampai komisi XI yang abal-abal," tambahnya.

Lihat videonya menit ke 49.30:

Sementara itu diberitakan dari Kompas.com, Menkes Terawan mengatakan iuran BPJS tetap naik.

Hal tersebut karena BPJS Kesehatan mngalami defisit mencapai Rp 32 triliun.

"Karena itu pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran," ujar Terawan seusai rapat perdana bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa malam (5/11/2019).

"Harus diingat, bahwa keputusan menaikan iuran itu, pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang besar sekali."

• 2020 BPJS Naik 100 Persen, Jokowi: 2019 Kita Telah Gratiskan 96 Juta Rakyat

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) juga telah resmi mengumumkan kenaikan tersebut sebesar 100 persen.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)