2020 BPJS Naik 100 Persen, Jokowi: 2019 Kita Telah Gratiskan 96 Juta Rakyat

TRIBUNWOW.COM -  Saat Rapat Terbatas (Ratas) penyampaian program dan kegiatan di Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), membahas persoalan BPJS.

Dikutip TribunWow.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/10/2019), pokok permasalahan yang disampaikan oleh Jokowi adalah bagaimana cara pemerintah menyampaikan informasi dengan jelas dan baik.

Ia menjelaskan informasi sensitif seperti kenaikan tarif BPJS harus disosialisasikan dengan jelas.

Jokowi menerangkan hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

"Jangan sampai, misalnya urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat dibacanya, kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Jokowi kemudian menegaskan, pada tahun 2019 pemerintah telah memberikan bantuan kepada 96 juta rakyat Indonesia secara gratis.

"Padahal supaya kita semua tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah lewat PBI," papar Jokowi

Ia lanjut menjelaskan dirinya telah memberi subsidi BPJS sebesar Rp 41 triliun.

• Iuran BPJS Resmi Naik, Ini Daftar Harga Mulai 1 Januari 2020: Kelas I Jadi Rp 160 Ribu

Dirinya meminta agar informasi terkait subsidi BPJS dapat tersampaikan ke masyarakat.

"Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun. Rakyat harus ngerti ini," kata Jokowi

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan BPJS di tahun 2020 sudah mendapat subsidi yang sangat besar.

"Tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp 48,8 triliun. Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya (memberatkan), kita ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget," ujarnya

Jokowi mengingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pesan terkait kenaikan BPJS.

Ia menjelaskan dirinya tidak ingin memberikan kesan pemerintah memberikan beban yang berat kepada masyarakat.

"Tapi kalau cara kita menerangkan tidak pas, hati-hati, dipikir kita memberi beban yang berat kepada masyarakat miskin," jelasnya.