Di Mata Najwa, Forum Transparansi Akui Ditolak saat Tanya Anggaran pada Pemprov DKI: Ini Menciderai

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Misbah Hasan mengungkap adanya kejanggalan terkait transparansi anggaran DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan melalui channel Youtube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019).

Misbah Hasan awalnya mengungkapkan tidak adanya transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak mengunggah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

• Pamerkan Kertas-kertas Ini, PSI Tegas Tak Bocorkan Rahasia Negara: Jangan Dianggap PSI Bisa Hacking

Akibatnya, warga DKI Jakarta seharusnya berhak memohon pada Pemprov untuk melihat dokumen rancangan tersebut

"Kalau saya begini Mbak Nana, level transparansi kan ada beberapa, yang pertama yang paling tinggi itu ketika diupload resmi Pemda DKI."

"Nah kalau memang tidak ada komitmen untuk mengupload itu, derajat transparansi yang lebih rendah ketika masyarakat warga DKI itu memohon dokumen harusnya diberikan," kata Misbah Hasan seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019). 

Namun, Seknas Fitra saat meminta dokumen agar bisa melihat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, justru ditolak oleh Pemprov.

Pemprov beralasan karena masih dalam proses pembahasan.

"Seknas Fitra tanggal 16 Oktober melayangkan dokumen permohonan KUA-PPAS 2020."

"Itu dibalas 30 Oktober jawabannya ditolak karena ini masih proses pembahasan, akan diberikan ketika itu sudah selesai dibahas," jelasnya.

Sehingga, Misbah merasa bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mencederai partisipasi rakyat dalam pembangunan daerah lantaran tidak adanya transparansi.

"Nah ini kan sebenarnya mencederai makna partisipasi, untuk apa dokumen yang sudah selesai kemudian baru dibuka aksesnya jadi ini saya anggap bahwa partisipasi yang akan dilakukan juga tidak akan bermakna," ungkap Misbah.

Lalu, Ketua TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, Amin Subekti yang turut hadir di Mata Najwa  menegaskan Pemprov telah transparan.

Hal itu terkait susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang kini tengah ramai diperbincangkan.

"Jadi menilai transparansi apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik?," tanya Najwa Shihab pada Amin Suberkti.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?