Walikota Bekasi Jelaskan Duduk Perkara Kisruh Jatah Parkir oleh Ormas, Singgung Jaminan Hukum

"Makanya laju perekonomiannya bagus, inflasinya rendah, sehingga konflik sosialnya tidak ada," klaimnya.

Pepen menuturkan, apabila kegiatan peraturan tersebut sudah berjalan,maka harus sesuai ketentuan.

"Nanti kalaupun (pengelolaan parkir) berjalan, dan sesuai ketentuan tentunya yang menggunakan adalah badan hukum, atau perorangan," tegasnya.

Saat dimintai pendapat mengenai kegaduhan soal jatah parkir yang viral, ia menjelaskan hal tersebut dapat diambil sebagai pelajaran.

Ia juga telah mengumpulkan seluruh pihak yang terkait kejadian ini.

"Makanya pada Senin kemarin ormasnya sudah kami panggil dan menyatakan minta maaf, yang kedua kami juga panggil tadi Pak Solihin dari pihak Indomart dan Pak Santoso dari Alfamart."

Pepen memastikan kondisi Bekasi aman-aman saja, termasuk dalam birokrasinya.

"Bahkan perizinan pun juga, semua yang diharapkan Pak Presiden itu udah kita pangkas abis."

"Semua perijinan sudah satu pintu, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

• Ribut Ormas Kelola Parkir Minimarket, Polisi Sita Surat Tugas Pengelolaan dari Bapenda Bekasi

Hal yang diungkapkan Walikota Bekasi ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Bapenda sebelumnya.

Kepala Bapenda Aan Suhanda mengatakan ada beberapa surat tugas yang ia terbitkan untuk sejumlah anggota ormas guna mengelola parkir.

Setiap orang mendapatkan satu surat tugas.

"Pada intinya, kan itu ada potensi pendapatan. Bapenda, sepanjang itu ada aturannya, ya wajib menggali," ucap dia.

Aan menambahkan, tahun depan ada sekitar Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang dapat diraup Kota Bekasi.

Termasuk penarikan pajak dari sekitar 600 gerai minimarket. "Itu kan kita pungut dari retribusi parkir tepi jalan, termasuk Indomaret itu," ujar Aan.