Kabinet Jokowi
Pengamat Klaim Penunjukan Prabowo Disorot Media Asing, Disebut Pelanggar HAM hingga Musuh Pilpres
Pengamat Militer dan Pertahanan menyoroti tentang pemberitaan media asing terkait posisi Menteri Pertahanan yang kini disandang oleh Prabowo Subianto
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyoroti tentang pemberitaan media asing terkait posisi Menteri Pertahanan yang kini disandang oleh Prabowo Subianto.
Connie menyatakan bahwa dalam pemberitaan media asing itu, pengangkatan Prabowo sebagai Menhan telah mencoreng Hak Asasi Manusia (HAM).
Tak hanya itu, media asing disebut Connie juga menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat rival di Pilpres 2019 lalu sebagai menteri.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Connie dalam saluran YouTube KOMPASTV, yang diunggah Kamis (24/10/2019).

Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie saat memberikan tanggapannya terkait keputusan Jokowi mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV)
• Prabowo Jadi Menhan Jokowi, Media Asing Tuliskan Indonesia Marah hingga Musuh Jadi Sekutu
• Direktur Amnesty International Tolak Prabowo Jadi Menhan terkait HAM: Harusnya Dihadapkan Pengadilan
Connie menyebut Prabowo dapat memanfaatkan posisi sebagai Menhan untuk meluruskan berita miring yang diarahkan pada Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Jadi menurut saya itu adalah kesempatan untuk Pak Prabowo," ujar Connie.
"Menurut saya banyak hal yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo dan ini lah kesempatannya."
Ia lantas menyinggung isu yang menyebut Prabowo sebagai radikalis dan pelanggar hak asasi manusia (HAM).
"Misalnya pembuktian bahwa Beliau dianggap sebagai radikalis, ini kan membuktikan bahwa 'Saya akan bisa membuktikan bahwa saya tidak terlibat radikalis'," kata Connie.
"Membuktikan bahwa di tahun 98 dia pelanggar HAM atau apapun."
Ia menyebut selama menjabat sebagai Menhan Prabowo harus membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat.
"Harus ada pembuktian bahwa Beliau tidak melanggar HAM," tutur Connie.
Connie kembali menyinggung tentang tuduhan yang diarahkan publik kepada Prabowo.
"Apalagi Beliau dianggap tidak bisa bekerja sama atau secara manajemen agak lemah," terang Connie.
"Dibuktikan dia harus bisa merubah sehingga bisa melakukan kerja sama antara kementrian lembaga."
Menurutnya, posisi Prabowo yang kini menjabat sebagai Menhan tidak lah mudah.
Terlebih Prabowo pernah menjadi calon presiden pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.
"Jadi menurut saya tidak mudah dari posisi capres yang di atas, tiba-tiba terjun bebas ke bawah menjadi menteri pertahanan," ujarnya.
Ia mengaku mulanya mengira Prabowo akan dipercaya Jokowi menduduki kursi menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam).
"Tadinya saya pikir beliau akan menjadi Menkopolhukam," kata Connie.
Connie menilai posisi Prabowo sebagai Menhan terlalu beresiko.
"Karena menurut saya pribadi agak terlalu riskan, kalau itu ditempatkan Pak Prabowo untuk memegang kementerian peratahanan, tapi sekali lagi itu kan pertimbangan saya," imbuhnya.
Ia lantas menyinggung tentang beberapa media asing yang menyoroti posisi Prabowo sebagai menteri.
"Contohnya saja misalnya reaksi dari Inggris, The Guardian itu langsung memuat bahwa ini dianggap mencoreng HAM lah, itu dari reaksi The Guardian Inggris," ucapnya.
"Dari Sidney Morning Herald disampaikan bahwa bagaimana mungkin musuh enam bulan lalu menjadi satu gitu loh."
Terkait posisi Prabowo itu, Connie mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Namun, menurutnya dengan posisi yang kini dijabat Prabowo memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
"Apapun juga itu memang kepentingan politik indonesia, tapi menurut saya PR-nya jadi demikian banyak," terang Connie.
"Karena selain PR bagaimana mengarahkan kementerian pertahanan, adalah tadi kesempatannya Pak Prabowo untuk meluruskan hal-hal yang dicapkan pada Beliau," kata Connie menambahkan.
• Direktur Amnesty International Tolak Prabowo Jadi Menhan terkait HAM: Harusnya Dihadapkan Pengadilan
• Irma Suryani Khawatir Gabungnya Jokowi-Prabowo Buat Pemerintah Jadi Diktator, PKS: Wah Mau Gabung?
Lebih lanjut Connie menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
"Makanya tadi saya bilang, ada PR besar di bagian Pak Prabowonya sendiri, tapi saya rasa itu sudah dijawab oleh Pak Menkopolhukam," ucap Connie.
Menurutnya, Menkopolhukam telah menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Prabowo untuk menjalankan posisi Menhan secara baik.
"Sejarahnya kementrian ini berdiri, saya enggak pernah dengar Menkopolhukam bicara bahwa Menteri Pertahanan kita taat asas dan taat aturan, tata norma, itu kan tiba-tiba dinyatakan oeh Pak Mahfud kemarin," tutur Connie.
"Belum bekerja sudah dinyatakan bahwa Pak Prabowo taat asas, berarti ada keyakinan soal itu."
Simak video selengkapnya berikut ini menit 0.37:
Alasan Jokowi Memilih Prabowo Jadi Menteri
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (25/10/2019), Jokowi menyampaikan alasannya terkait keptusannya memilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Jokowi mengaku ingin membbangun demokrasi gotong royong di Indonesia.
"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," ucap Jokowi, Kamis (24/10/2019).
Dalam konstitusi di Indonesia, Jokowi menyebut tak ada istilah oposisi.
Untuk itu lah Jokowi memutuskan menjadikan mantan rivalnya di Pilpres 2019 lalu itu sebagai Menteri Pertahanan.
Ia mengaku mempertimbangkan pengalaman Prabowo dalam dunia TNI selama ini.
"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia. (TribunWow.com)