Kabinet Jokowi
Direktur Amnesty International Tolak Prabowo Jadi Menhan terkait HAM: Harusnya Dihadapkan Pengadilan
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengkritik Jokowi soal pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menhan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).
Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu malam.
• Tanggapi Pernyataan Erick Thohir soal Keringat Pendukung, Adian Napitupulu: Bagaimana Mengukurnya?
• Politisi PDIP Tak Jamin Prabowo Bertahan di Kabinet, Pihak PKS Tertawa, Najwa: Nanti Gerindra Marah
Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.
Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.
Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian.
"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.
Seakan tak percaya, Najwa lantas memastikan hal tersebut.
"Masak enggak ada bagusnya sekali?" kata Najwa.
Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.
"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.
Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.
"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.
Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.
• Adian Napitupulu Ungkap Dugaan Sebab Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan: Mau Ditaruh di Mana Lagi?
"Kalau Bung Toto bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM," katanya.
Prabowo Subianto disarankan untuk lebih dulu melakukan pengadilan militer
