Haris Azhar Sebut Ada Diskriminasi Hukum di Era Jokowi: Kalau Temannya Kasus Tidak Berlanjut

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyebut adanya diskriminasi hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Haris Azhar mengaku tak melihat adanya kapasitas menjanjikan dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi.

Ia menduga adanya unsur bisnis dalam keputusan Jokowi memilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Hal itu disampaikan Hariz Azhar dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (22/10/2019).

• Perjalanan Politik Prabowo Subianto, Kalah di Pilpres hingga Jadi Menhan Jokowi

• Daftar Wajah-wajah Baru Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin, Mahfud MD hingga Prabowo

"Soal penegakan hukum, soal penghormatan HAM, saya tidak melihat suatu kapasitas yang menjanjikan dalam periode yang kedua," kata Haris.

"Karena memang mekanisme penegakan hukum dijadikan instrumen kepentingan politik."

Menurutnya, terdapat unsur bisnis di balik keputusan Jokowi memilih Prabowo sebagai menteri.

Seperti diketahui, Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.

"Mungkin juga mungkin ada unsur bisnis untuk memperkaya atau menguatkan gerbong politiknya," ucap Haris.

Haris melanjutkan, penegakan hukum pada kepemimpinan Jokowi dilakukan secara diskriminatif.

"Tapi juga dia merugikan atau merusak prinsip hukum sendiri, penegakan hukum jadi diskriminatif," ucap Haris.

Menurutnya, kini hukum lebih berpihak pada mereka yang berada di kubu pemerintah.

"Kalau temannya tidak berlanjut, tetapi kalau bukan temannya atau oposisi atau yang dianggap berseberangan maka akan diproses terus (hukumannya)," ujar Haris.

Ia lantas menyinggung nama Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurutnya, setelah Gerindra bergabung dalam koalisi, posisi Dahni Anzar akan semakin diuntungkan.