UU KPK Hasil Revisi Kini Berlaku, Refly Harun: Sebagian Besar Pakar Hukum Sepakat itu Lemahkan KPK

Ia lantas menyoroti tentang keberadaan dewan pengawas.

• UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku, Refly Harun Sebut Pejabat dan Penegak Hukum Tak Ingin Ada OTT

• Wali Kota Medan Ditangkap KPK, Gubernur Sumut: Sangat Prihatin untuk Itu Sama-sama Kita Doakan

"Berikutnya adalah eksistensi dewan pengawas itu menjadi lembaga yang powerful, monster baru," tuturnya.

Menurutnya, adanya dewan pengawas KPK justru dapat merusak sistem penanganan kasus di KPK.

"Kita tidak bisa menyerahkan sebuah organisasi pada orangnya, nanti kalau orangnya terpilih baik kan belum tentu," ucapnya.

Menurutnya, jika sistem yang berlaku itu baik, maka orang yang berada di dalamnya pun juga akan baik.

Begitu pula sebaliknya.

"Kita kan membangun sistem, jadi kalau membangun sistem itu orangnya jelek pun harus menjadi baik, mau enggak mau karena sistemnya bagus," kata Refly.

Ia melanjutkan, sistem yang baik terbagi menjadi dua.

Yakni sistem dengan fondasi yang baik, dan yang buruk.

"Sistem itu kan dibagi menjadi dua, fondasi aturan yang baik dengan kemudian culture kelembagaan yang baik, ini fondasi aturannya kurang baik salah satunya tadi saya katakan," tuturnya.

Dengan adanya dewan pengawas, KPK tak dapat melakukan OTT terhadap kasus baru.

Menurutnya, keberadaan dewan pengawas justru menghambat kinerja KPK.

"KPK tidak mungkin melakukan OTT terhadap kasus baru karena untuk itu dia harus melakukan penyadapan," kata dia.

Refly menjelaskan, penyadapan hanya dapat dilakukan KPK seusai melakukan gelar perkara dan mendapat izin dari dewan pengawas.

"Penyadapan hanya bisa dilakukan kalau izin, sudah gelar perkara di depan dewan pengawas," imbuh Refly.

"Artinya kan sebelum gelar perkara tidak mungkin izin dikeluarkan."

Simak video selengkapmnya berikut ini menit 9.32:

(TribunWow.com)