Menkopolhukam Wiranto Diserang
Jelaskan Sistem Pengamanan Pejabat Negara, Mantan Komandan Paspampres Sebut Situasi Sudah Berubah
Mantan Komandan Paspampres, Nono Sampono menyebut bahwa pasukan penjagaan haruslah memiliki kualitas manusia yang baik.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Mantan Komandan Paspampres Nono Sampono menjelaskan sistem pengamanan yang didapat para pejabat negara.
Hal ini menjadi pembahasan setelah diserangnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
Dialansir TribunWow.com dari tayangan Sapa Indonesia Malam, Jumat (11/10/2019), Nono Sampono menyebut bahwa sistem pengamanan pejabat negara sudah berbeda dari masa dirinya menjabat sebagai komandan Paspampres.

• 3 TNI Dicopot karena Ulah Istri di Medsos soal Wiranto, Hukum Sudah Diatur dalam Undang-Undang
Pada penjelasannya, Nono Sampono menyebut ada penjagaan tersendiri untuk setiap pejabat negara.
Sistem penjagaan itu terdiri dari dua hal yaitu pengamanan dan protokol.
"Semua pejabat negara, mendapat fasilitas. Dua, pertama sistem pengamanan, kedua protokol, ini saling berkaitan dua hal ini," ucap Nono Sampono.
Selain dua hal itu, Nono Sampono menjelaskan ada satu hal lagi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penjagaan.
Satu hal itu tidak hanya didapat pada pejabat tertentu namun pada semua pejabat dari presiden hingga gubernur.
"Tetapi ada hal lain yang berpulang kepada pejabat yang bersangkutan baik pejabat negara setingkat negeri, bahkan sampai setingkat gubernur juga ada, apa lagi presiden," ucap Nono Sampono.
• Istri Sebar Fitnah soal Wiranto, Anggota TNI AU Dicopot: Keluarga Tentara Harus Netral
Nono Sampono menjelasakan bahwa pejagaan pejabat pemerintah juga memperhitungkan tingkat kenyamanan dari setiap pejabat pemerintah.
Sehingga antara kenyamanan, protokol, dan pengamanan harus saling bersinergi.
"Tapi satu ini yang saya katakan tentang kenyamanan, jadi sistem protokol, pemananan, dan kenyamanan," ucap Nono Sampono.
Nono Sampono menyebut bahwa pasukan pengamanan harus bisa memposisikan sekaligus memperhatikan kenyamanan pejabat negara.
"Nah kenyamanan ini kadang-kadang, tuntutan untuk kegiatan itu sendiri yang mengharuskan ada sistem protokol yang formal, ya memang harus dilakukan," ucap Nono Sampono.
Selain itu Nano Sampono menjelaskan bahwa sistem keamanan dijakankan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.