Perppu UU KPK

Ada Risiko Politik dalam Pengeluaran Perppu UU KPK, Feri Amsari: Presiden Harus Pentingkan Rakyat

Presiden disebut harus melepaskan loyalitas pada partai untuk bisa memimpin masyarakat Indonesia. Dengan begitu presiden akan lebih utamakan rakyat.

Ada Risiko Politik dalam Pengeluaran Perppu UU KPK, Feri Amsari: Presiden Harus Pentingkan Rakyat
YouTube KOMPASTV
Aktivis hukum Feri Amsari menjelaskan risiko Jokowi keluarkan Perppu untuk cabut UU KPK hasil revisi. 

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada risiko politik dalam pengeluaran peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Sedangkan menurut Direktur Pusako FH UNAND, Feri Amsari, seorang persiden harus mengutamakan rakyat dengan lebih memperhatikan tuntutannya mengenai UU KPK.

Pernyataan itu disampaikan pada acara Mencari Pemimpin Pemilu 2019 yang tayang di KOMPASTV, Sabtu (12/10/2019).

Pada acara tersebut, Hendrawan diminta menjelaskan alasan para partai politik terkesan mengahalang-halangi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perppu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada resiko politik bila perppu UU KPK diterbitkan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada risiko politik bila perppu UU KPK diterbitkan. (YouTube KOMPASTV)

Sebut Presiden Tidak Sedang Galau soal Perppu UU KPK, Ali Ngabalin: Korupsi Ini Musuh Negara

Hendrawan menyebut bahwa para anggota DPR dan partai politik ingin konstitusi berjalan dengan lurus.

"Tidak (menghalangi) karena kita ingin menjalankan konstitusi selurus-lurusnya," ucap Hendarawan, dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (12/10/2019).

Ia juga menyadari bahwa penerbitan Perppu adalah hak dari seorang presiden.

Namun Hendrawan menyebut kewenangan itu tentunya harus sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami mengerti Perppu adalah kewenangan presiden pasal 22," ujar Hendarawan.

Bahkan ia juga menyebut dalam penerbitan Perppu tersebut akan menimbulkan beberapa risiko politik.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Ifa Nabila
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved