Reaksi Mahasiswa saat Diminta Ali Ngabalin Beri Materi Penolakan UU ke Jokowi, Sebut Nama Masinton

TRIBUNWOW.COM - Staf Kusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), seorang kepala negara membutuhkan banyak aspirasi masyarakat untuk melakukan pengubahan.

Karena itulah, Ali Ngabalin meminta para mahasiswa untuk mengumpulkan materi yang ditolak dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan memberikannya pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, penjelasan itu diberikan Ali Ngabalin disampaikan pada acara Dua Sisi yang ditayang di tvOne, Kamis (10/10/2019).

• Soal Isu Pemakzulan, Arteria Dahlan Sebut Ada yang Menekan Presiden Terbitkan Perppu UU KPK

• Sebut Presiden Tidak Sedang Galau soal Perppu UU KPK, Ali Ngabalin: Korupsi Ini Musuh Negara

Dalam penjelasannya Ali Ngabalin menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan bila sebuah perppu diterbitkan.

"Dengar baik-baik peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu paling tidak ada tiga hal," ucap Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin kemudian menjelaskan, bila perppu UU KPK diterbitkan maka UU yang sudah direvisi tidak bisa berlaku.

"Dengan terbitnya undang-undang ini, itu artinya membatalkan revisi undang-undang yang sudah disahkan," ujar Ali Ngabalin.

Selain itu dari UU KPK yang sebelumnya akan tetap dilaksanakan.

Dalam penerbitan perppu UU KPK, presiden juga memiliki kewenangan untuk menambah dan mengurangi isi dari UU tersebut.

"Tapi yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu juga presiden memiliki kewenangan untuk bisa manambah mengurang dan seterusnya," ucap Ali Ngablin.

Karena itulah Jokowi membutuhkan banyak aspirasi dari masyarakat untuk melakukan revisi pada UU KPK.

"Itulah sebabnya kenapa aspirasi itu menjadi penting. Jadi bagaimana presiden bisa coba," ucap Ali Ngabalin.

• Arteria Dahlan Bongkar Isi Rapat Terakhir DPR terkait Perppu KPK: Kalau Bisa Direkam dan Diumbar

Ali Ngabalin pun meminta para mahasiswa untuk membuat sebuat laporan berisi materi penolakan pada UU KPK.

Melalui materi tersebut, akan dipelajari presiden untuk kemudian dijadikan acuhan dalam menentukan keputusan.

"Jadi intinya begini maksud saya, kalaulah materi-materi yang sedang dipikrikan, kemudian masukan-masukan terbaik dari mahasiswa," ucap Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin juga meminta para mahasiswa mencatat setiap pasal yang dianggap melemahkan KPK.

Sekaligus memberikan masukan mengenai UU KPK.

"Apa-apa yang mereka lihat tentang pasal-pasal yang melemahkan KPK coming kasih materi kalian, kasih materi kalian ke presiden," ujar Ali Ngabalin.

Menurutnya cara para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tidaklah efektif.

• Jokowi Disebut Gamang Soal Perppu UU KPK, Arteria Dahlan: Presiden yang Enggak Bisa Ditekan-tekan

Sehingga bisa saja dari aksi unjuk rasa itu, presiden tetap tidak mengetahui keluhan masyrakat secara jelas.

"Karena kalau berteriak di jalan, saya tidak percaya juga itu barang bisa sampai ke presiden," ujar Ali Ngabalin.

Bahkan ia langsung meminta para mahasiswa menyampaikan aspirasinya melalui dirinya yang berkerja sebagai staf khusus presiden.

"Tapi kalau dia orang serius mau sampaikan kepada presiden, sayalah orangnya yang bisa memfasilitasi," ucap Ali Ngabalin.

Sementara itu, Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta, Sultan Rivandi mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sudah pernah menyampaikan materi penolakan.

Naskah materi itu diberikan pada tanggal 19 September 2019 lalu.

"Pertama begini naskah-naskah akademik itu juga sudah kita sampaikan. Itu aksi demokrasi itu jauh, mulai dari 19 September," ucap Sultan.

Sultan menjelaskan beberapa mahasiswa sempat menemui anggota DPR di Senayan.

"Beberapa kawan-kawan kita ada yang masuk, membuat sebuah lembar kesepakatan diterima oleh Pak Sekjen DPR," ucap Sultan.

• Debat dengan Najwa Shihab soal Perppu KPK, Johnny G Plate: Kita Perlu Berhati-hati Urus Negara Ini

Namun pada pertemuan itu Anggota DPR yang ditemui mengaku tidak menerima materi penolakan dari mahasiswa.

Kabar itu diketahui saat para mahasiswa bertemu dengan Anggota DPR Masinton Pasaribu saat melakukan aksi unjuk rasa.

"Awalnya ke DPR, itu di terima oleh Pak Masinton," ucap Sultan.

Hal itu membuat para mahasiswa kehilangan kepercayaan pada anggota DPR.

"Pada tanggal 23 itu tidak tahu apa-apa terkait tuntutan-tuntutannya. Inilah yang kemudian menjadi psikologis massa terganggu," ujar Sultan.

Lihat video pada menit ke-1:52:

Mahasiswa Minta Jokowi Undang Semua Kampus untuk Dialog

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta, Sultan Rivandi meminta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang perwakilan mahasiswa dari semua universitas di Indonesia.

Pada undangan sebelumnya, Sultan merasa tidak mendapat undangan resmi dari Jokowi.

"Saya katakan pada media, ada kesalahan teknis dari undangan yang diberikan oleh Pak Jokowi," ucap Sultan.

Sultan menyebut bahwa Jokowi tidak mengundang seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia.

"Jadi kalau ada pertemuan beberapa kampus saja, beberapa orang saja itu tidak sedikit pun mewakili keringat-keringat yang telah diperjuangkan untuk turun ke jalan," ucap Sultan.

Sedangkan berdasarkan informasi yang diterima Sultan tidak semua universitas mendapat undangan dari Jokowi untuk berdialog.

"Semua kampus tidak diundang dari Sabang sampai Merauke. Semua kampus tidak diundang secara resmi," ucap Sultan.

(TribunWow.com/Ami)