Perppu UU KPK
Jokowi Disebut Gamang Soal Perppu UU KPK, Arteria Dahlan: Presiden yang Enggak Bisa Ditekan-tekan
Arteria Dahlan berikan penilaian mengenai sikap Jokowi dalam memutuskan penerbitan perppu UU KPK, yang banyak ditolak masyarakat.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Penerbitan peraturan pengganti undang-undang (perppu) dari Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (UU KPK), hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah.
Bahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap gamang atau ragu dalam mengambil keputusan mengenai Perppu UU KPK.
Menanggapi pandangan tersebut, Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan sebuah presiden adalah orang yang tidak mudah ditekan.
Pernyataan itu disampaikan saa Arteria Dahlan menjadi bintang tamu di acara Dua Sisi yang tayang di tvOne.
• Sebut Emil Salim Prof Sesat saat di Mata Najwa, Arteria Dahlan Beri Penjelasan
Arteria Dahlan mengaku bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan publik.
Hal itu pun termasuk dengan pembuatan peraturan yang satu di antaranya adalah UU KPK.
"Tapi sekalipun dia dialektika politis ya pasti kepentingan publik yang lebih dominan dan diutamakan," ucap Arteria Dahlan, dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (10/9/2019).
Namun saat ditanya mengenai banyaknya publik yang tidak sepakat dengan UU KPK, Arteria Dahlan menyebut telah terjadi perbedaan persepsi.
Arteria Dahlan mengaku bahwa DPR sudah menyerahkan semua keputusan kepada Jokowi tekait penerbitan perppu.
"Ini kan kita bicaranya persepsi. Tapi apapun itu yang harus diketahui oleh publik, yang namanya kami-kami di DPR ini, apalagi fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya," ucap Arteria Dahlan.
Bahkan menurutnya penerbitan perppu adalah kewenangan penuh dari seorang kepala negara.
• Didebat Arteria Dahlan hingga Ditegur Najwa Shihab, Feri Amsari: Dia Fungsinya Mengacaukan Suasana
Sebagai anggota DPR, Arteria Dahlan mengaku meminta Jokowi untuk melakukan pertimbangan tanpa memikirkan tekanan dari publik.
"Karena kami sadar betul penerbitan perppu itukan domain kewenangannya Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi ambil pertimbangan yang terbaik dan putuskan dan diputuskan itu jangan sampai karena tekanan publik," ucap Arteria Dahlan.
Saat ditanya mengenai tekanan dari partai politik (parpol), Arteria Dahlan mengaku tidak ada partai politik yang memberikan tekanan pada Jokowi.
"Kalau ditanya tekanan parpol, logikanya dimana? Karena apa, partai politik dan pemerintah dalam pembahasan di DPR kan sudah sepakat, enggak ada tekan menekan," ucap Arteria Dahlan.
