Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK

Beda Sikap Partai Gerindra dan PDIP soal Penerbitan Perppu KPK

Partai Gerindra memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait perppu UU KPK.

Beda Sikap Partai Gerindra dan PDIP soal Penerbitan Perppu KPK
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/8/2018). 

TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya tidak akan secara langsung menyatakan menolak atau mendukung jika Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Perppu KPK.

"Itu tergantung. Kita harus baca dulu. Kalau keluar perppu-nya, bunyinya apa, bagaimana, memperkuat atau memperlemah. kan begitu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Fraksi PDIP di DPR Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sarankan Hal Ini

Muzani menekankan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan Perppu KPK.

Pertimbangan penerbitan perppu didasarkan pada syarat situasi kegentingan yang memaksa.

Di sisi lain, partai politik tidak memiliki hak untuk mengintervensi penerbitan perppu.

"Kan beliau kepala negara, itu kekuasaan presiden yang agak sulit diintervensi. Itu wilayah subyektif presiden," kata Muzani.

Politisi Demokrat Komentari soal Rencana Penerbitan Perppu UU KPK, Sebut Ada Pasal Kurang Netral

Sebelumnya, Fraksi PDIP di DPR memastikan akan menolak jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi.

Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol

Hendrawan pun menilai tidak elok jika polemik revisi KPK'>UU KPK ini harus diselesaikan lewat tarik menarik kepentingan politik.

Ia menilai akan lebih baik diselesaikan lewat proses uji materi di MK atau revisi ulang di DPR dan pemerintah. (Kompas.com/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Penerbitan Perppu KPK, Gerindra Beda Sikap dengan PDI-P"

Ikuti kami di
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved