Breaking News:

Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK

Di ILC, Johnson Panjaitan Sebut DPR Pro Korupsi, Lihat Ekspresi Masinton Pasaribu

Pakar Hukum Johnson Panjaitan menyebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju dengan tindakan korupsi.

Tangkapan Layar YouTube Indonesia Lawyers Club
Pakar Hukum Johnson Panjaitan menyebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju dengan tindakan korupsi. 

"Dan argumentasinya kenapa dia (DPR) pro korupsi karena banyak yang ditangkepin (KPK)," kata Johnson sambil menunjuk ke arah Masinton Pasaribu.

Ekspresi Masinton Pasaribu saat Johnson Panjaitan sebut DPR pro korupsi.
Ekspresi Masinton Pasaribu saat Johnson Panjaitan sebut DPR pro korupsi. (Tangkapan Layar YouTube Indonesia Lawyers Club)

Di ILC, Sujiwo Tejo Minta Jokowi Keluarkan Perppu KPK: Hanya dengan Itu Kepercayaan Rakyat Kembali

Zainal Arifin Heran Perppu UU KPK Disebut Tak Mendesak: Bang Karni, Banyak yang Mati Lho

Mendengar hal itu, Masinton Pasaribu yang merupakan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 itu pun hanya tersenyum.

Ia juga terlihat menganggukkan kepala beberapa kali.

Johnson langsung melanjutkan pernyataannya.

Ia mempertanyakan apakah diskusi tersebut dapat mecerdaskan bangsa.

"Kira-kira mencerdasakan kehidupan bangsa enggak kalau diskusinya kayak gini? Enggak?," tanya Johnson.

Simak video selengkapnya berikut ini menit 8.00:

Johnson Minta Anggota DPR Temui Demonstran

Johnson Panjaitan menyebut anggota DPR perlu menemui massa demonstrasi yang menolak UU KPK hasil revisi.

Johnson Panjaitan menyebut hal itu perlu dilakukan untuk mempertanggungjawabkan posisi DPR sebagai wakil rakyat.

"Jadi presidennya sendiri harus menjalankan prosedur, menunggu 30 hari apakah dia (Jokowi) akan tanda tangan atau dia membiarkan dan kemudian (UU KPK) berlaku?," ucap Johnson.

"Sementara ada analisisnya kalau menunggu itu legislatif review nanti tahun depan."

Johnson Panjaitan menjelaskan cara yang paling mudah agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu.

"Yang paling mudah dan yang paling ideal adalah mengharuskan presiden mengeluarkan Perppu," tutur Johnson.

Menurutnya, saat ini banyak hal di luar aturan yang justru dinilai sebagai tindakan konstitusional.

Halaman
123
Tags:
Indonesia Lawyers Club (ILC)Johnson PanjaitanMasinton PasaribuUU KPKKPKDPRJoko Widodo (Jokowi)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved