Demo Tolak RKUHP dan UU KPK
Kericuhan Demo Meluas hingga Gedung BPK dan Plaza Semanggi, Massa Rusak Sepeda Motor
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Soebroto turut menjadi sasaran amukan massa demonstran.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Namun, kondisi kembali ricuh setelah polisi mengerahkan pasukan dari Gedung Polda Metro Jaya.
Polisi sempat menembakkan gas air mata.
Beberapa pemuda juga telah diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
Polisi berhadapan dengan massa yang bertahan di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. (TribunJakarta/Elga Hikari Putra)
• Seorang Sekuriti Akui Dapat Uang Rp 40 Ribu untuk Ricuhkan Demo, Ungkap Sosok yang Mengajaknya
Permintaan Jokowi soal Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Demo menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK kembali terjadi, Senin (30/9/2019).
Demo itu kembali digelar di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta.
Menanggapi demo yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah permintaan pada para demonstran.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jokowi meminta agar demo berjalan damai.
Ia tidak ingin ada kerusuhan, apalagi merusak fasilitas umum.
"Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum, yang paling penting itu," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).
• Lakukan Pengamanan Aksi Demo di Gedung DPR RI, Polisi Siap Terjunkan 20 Ribu Personel Gabungan
Jokowi mnejelaskan, pihaknya sudah mendengar dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait RKUHP dan RUU KPK.
"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," ucapnya.
Usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut antara lain menunda RKUHP serta tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini merasa kritik dan protes dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi.
"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan mmberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," ucapnya.
