Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Lakukan Pengamanan Aksi Demo di Gedung DPR RI, Polisi Siap Terjunkan 20 Ribu Personel Gabungan
Kepolisian siap menerjunkan 20.500 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa para mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR
Penulis: Desi Intan Sari
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Pihak kepolisian siap menerjunkan sekitar 20.500 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa para mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Senin (30/9/2019).
Diketahui bahwa jumlah aparat keamanan yang diterjunkan lebih banyak dari pada aksi unjuk rasa sebelumnya, dikutip TribunWow.com dari TribunJakarta (30/9/2019).
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019) lalu, aparat gabungan yang diturunkan untuk mengamankan massa sekitar 18.000 personel.
• Mahasiswa akan Kembali Lakukan Demo pada Senin, 1 Oktober 2019 untuk Buktikan Ucapan Ketua DPR
"Jumlah (personel) cukup untuk pengamanan. Sebanyak 20.500 personel gabungan disiapkan," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada Senin (30/9/2019).
"Sementara (akan ada) seribuan (massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI)," jelas Argo.
Para mahasiswa dari berbagai perguruan di Indonesia diketahui telah merencanakan aksi demo di depan gedung DRP RI pada Senin ini.
Masih mengajukan tututan yang sama, masa aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa itu tetap menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengungkapkan bahwa Aliansi BEM di seluruh Indonesia siap menggelar aksi unjuk rasa lagi di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019).
Dinno mengatakan bahwa para mahasiswa masih mengonsolidasikan aksi apa yang mereka lakukan pada tanggal 30 September 2019, dikutip Kompas.com.
• Pengamanan Jelang Rapat Paripurna DPR, Pasang Pagar Beton dan Kawat Berduri Waspadai Demo Mahasiswa
"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia." jelas Dinno saat dihubungi pada Sabtu (28/9/2019).
Ia menuturkan aksi unjuk rasa pada Senin itu bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.
Maka dari itu para mahasiswa akan melakukan pengawalan dan tetap menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan juga Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).
"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ungkap Dinno.
Ia mengungkapkan harapannya bahwa aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR akan memberikan tekanan psikologi bagi DPR dan pemerintah.
• Unggah Poster Demo soal Mantan, Postingan Fauzi Baadila Dikomentari Senk Lotta: Kejam
Pemerintah pun akan segera membuat keputusan untuk mengenai Perppu untuk mencabut UU KPK.
"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," ujar Dinno.
(TribunWow.com/Desi Intan)