Demo Tolak RKUHP dan UU KPK
Jokowi Sampaikan Permintaan pada Pendemo yang Tolak RKUHP dan RUU KPK: Kita Mendengar Kok, Sangat
Menanggapi demo yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah permintaan pada para demonstran.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Ia ingin Indonesia seperti Korea Selatan yang membuat badan antikorupsi dengan lebih menekankan sistem pencegahan.
Aksi Demo Tak Dihadiri BEM Nusantara
Aksi demo yang akan dilakukan pada Senin (30/9/2019), tidak dihadiri kumpulan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Koordinator BEM Nusantara, Hengky Primana, mengatakan akan lebih memilih melawan dengan jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dikutip TribunWow.com dari TribunJakarta.com, Hengky mengaku belum ada perintah untuk BEM Nusantara kembali turun ke jalan.
BEM Nusantara telah memutuskan untuk membuat laporan ke MK terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
• Soal Demo 30 September: Kemendikbud Larangan Siswa Berdemo hingga Polisi Terjunkan Ribuan Pasukan
UU KPK dinilai oleh BEM Nusantara dapat melemahkan lembaga pemberantas korupsi itu sendiri.
Selain itu, Hengky mewakili BEM Nusantara tidak menolak keseluruhan isi dari Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP) dan UU KPK.
Namun, pihak BEM Nusantara mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yang akan menimbulkan perdebatan panjang.
Menurut Hengky, perppu bisa saja ditolak oleh DPR dan berpotensi menjadi konflik antar eksekutif dan legislatif.
“Kami tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada poin-poin dalam RUU KUHP dan UU KPK yang harus direvisi lagi. Nah rencananya kami akan menempuh Judicial Review sesuai jalur hukum yang ada di Indonesia, karena bagi saya itu adalah keputusan mutlak ketika sudah diputuskan oleh MK," ucap Hengky, Senin (30/9/2019).
Selain itu, BEM Nusantara memiliki alasan khusus untuk tidak ikut serta dalam aksi demo pada Senin (30/9/2019).
Menurut Hengky, aksi demo pada 23-24 September 2019 lalu terdapat banyak oknum lain.
• Mahasiswa akan Kembali Lakukan Demo pada Senin, 1 Oktober 2019 untuk Buktikan Ucapan Ketua DPR
"Dari BEM Nusantara tidak turun (berdemo di depan Gedung DPR). Kita berembuk dengan teman-teman, saya melihat aksi 23-24 banyak penumpang-penumpang gelap, nah itu yang kita khawatirkan (demo hari ini)," ucap Hengky.
