Ajak Mediasi, 3 Anggota DPRD Kaltim Dikepung dan Diteriaki Mahasiswa Samarinda yang Demo: Pembohong

TRIBUNWOW.COM - Tiga anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dikepung dan diteriaki 'pembohong' oleh mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Senin (30/9/2019).

Padahal tiga anggota DPRD Kaltim itu berniat untuk mengajak mediasi agar aksi demo yang menolak RKUHP, UU KPK, hingga RUU Pemasyarakatan itu tidak berlangsung ricuh.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (30/9/2019), tiga anggota DPRD Kaltim, yakni Rusman Yakuq (PPP), Sarkowi (Golkar), dan Syafruddin (PKB) menghampiri massa yang saat itu sedang berorasi.

• Naik ke Panggung saat Demo Mahasiswa Samarinda, 3 Anggota DPRD Kaltim Dikurung: Jangan Kasih Jalan

Rusman Yakuq dan Sarkowi awalnya menghampiri sang orator.

Mereka naik ke atas mobil pikap yang dipasangi panggung sebagai tempat orasi.

Melihat anggota DPRD menghampirinya, orator itu tidak berhenti melakukan orasi.

Ia juga tak memberi kesempatan berbicara untuk anggota DPRD tersebut.

Sarkowi yang berada di atas panggung sudah memegang mikrofon hendak berbicara.

Namun orator tidak memberinya kesempatan untuk berbicara.

• Aksi Mahasiswa dan Pengemudi Ojek Online Buat Berikade demi Redam Kericuhan Demo: Tolong Jangan Woy

"Apakah kita kasih kesempatan bicara?," tanya orator kepada massa yang menjawabnya "Tidak."

Tak lama kemudian, anggota DPRD itu turun dari mobil pikap dan hendak kembali ke area gedung DPRD Kaltim.

Namun massa langsung membuat barisan, berdiri menutup jalur bagi ketiga anggota dewan itu.

Ketiga anggota DPRD Kaltim itu pun terkepung di tengah kerumunan massa.

Aksi demo mahasiswa itu pun semakin memanas dan nyaris terjadi kericuhan.

• Demo Tolak RKUHP-UU KPK Makin Panas, Ini Solusi Pengamat agar Jokowi Tidak Bernasib seperti Soeharto

Orator berteriak agar massa tidak memberi jalan kepada anggota DPRD itu.

"Jangan kasih jalan!" teriak orator.

Akhirnya beberapa personel polisi dan satpam DPRD menjemput ketiga anggota dewan di tengah kerumuman massa itu.

Saat mereka berusaha mengamankan ketiga anggota DPRD, sempat terjadi aksi saling dorong.

Setelah itu ketiga anggota DPRD akhirnya bisa lolos dan berhasil masuk area gedung DPRD.

Ketika sudah memasuki area gedung DPRD, giliran Syafruddin berorasi dengan menggunakan megafon.

• Situasi Terkini Demo sebelum Gas Air Mata Ditembakkan, Polisi: Kami Bertahan Tidak Membalas, Tolong

Syafruddin meminta agar pihak DPRD diberi ruang untuk mediasi oleh mahasiswa.

"Kami wakil rakyat turut menolak pelemahan KPK. Kami akomodasi tuntutan adik-adik mahasiswa, tapi kita mediasi," ajak Syafruddin.

Namun ajakan Syafruddin malah mendapat sambutan buruk dengan teriakan massa "Pembohong, pembohong!"

Rusman Yakuq juga menyebut pihaknya sudah membuka kesempatan mediasi kepada mahasiswa.

Pihak DPRD juga sudah meminta agar perwakilan mahasiswa sejumlah 30 orang masuk ke gedung untuk mediasi namun tidak mendapat respons.

• Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK, Mahasiswi Ini Rela Bawa Kacamata Renang hingga Deodoran, Buat Apa?

Tanggapan Jokowi terhadap Aksi Demo

Menanggapi demo yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah permintaan pada para demonstran.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (30/9/2019) Jokowi meminta agar demo berjalan damai.

Ia tidak ingin ada kerusuhan, apalagi merusak fasilitas umum.

"Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum, yang paling penting itu," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Jokowi menjelaskan, pihaknya sudah mendengar dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait RKUHP dan RUU KPK.

• Dapat Laporan Daftar 119 SMK yang Ikut Demo, KPAI Minta Orangtua Langsung Jemput Anak saat Pulang

"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," ucapnya.

Usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut antara lain menunda RKUHP serta tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini merasa kritik dan protes dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi.

"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," ucapnya.

Namun, wacana penerbitan Perppu KPK itu rupanya juga mendapat penolakan dari beberapa pihak.

• Demo di Depan Gedung DPR Tolak RKUHP dan RUU KPK Terjadi Lagi, Ini Tuntutan Tambahan dari Mahasiswa

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah misalnya.

Ia menilai keberadaan KPK bisa membuat Indonesia sepi investor.

Pasalnya, dengan adanya KPK maka akan banyak penangkapan namun tidak fokus pada pencegahan.

"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Ia ingin Indonesia seperti Korea Selatan yang membuat badan antikorupsi dengan lebih menekankan sistem pencegahan.

(TribunWow.com/Ifa Nabila/Mariah Gipty)