Demo Tolak RKUHP dan UU KPK
Ajak Mediasi, 3 Anggota DPRD Kaltim Dikepung dan Diteriaki Mahasiswa Samarinda yang Demo: Pembohong
Ajak 30 mahasiswa untuk masuk ke gedung DPRD demi mediasi, 3 anggota DPRD malah ditolak dan diteriaki pembohong.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Lailatun Niqmah
Jokowi menjelaskan, pihaknya sudah mendengar dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait RKUHP dan RUU KPK.
• Dapat Laporan Daftar 119 SMK yang Ikut Demo, KPAI Minta Orangtua Langsung Jemput Anak saat Pulang
"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," ucapnya.
Usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut antara lain menunda RKUHP serta tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini merasa kritik dan protes dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi.
"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," ucapnya.
Namun, wacana penerbitan Perppu KPK itu rupanya juga mendapat penolakan dari beberapa pihak.
• Demo di Depan Gedung DPR Tolak RKUHP dan RUU KPK Terjadi Lagi, Ini Tuntutan Tambahan dari Mahasiswa
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah misalnya.
Ia menilai keberadaan KPK bisa membuat Indonesia sepi investor.
Pasalnya, dengan adanya KPK maka akan banyak penangkapan namun tidak fokus pada pencegahan.
"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Ia ingin Indonesia seperti Korea Selatan yang membuat badan antikorupsi dengan lebih menekankan sistem pencegahan.
(TribunWow.com/Ifa Nabila/Mariah Gipty)