Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Ungkap Respons Jokowi soal Terbitkan Perppu UU KPK, Mahfud MD: Kami Tunggu dalam Waktu Singkat
Mahfud MD menuturkan bahwa telah mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Sedangkan sebelumnya, Jokowi sempat menuturkan penolakan untuk mencabut UU KPK hasil revisi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan, Presiden tetap tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (25/9/2019).
"Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Yasonna mengatakan bahwa UU KPK baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Selasa (17/9/2019) lalu.
• Soal Pegiat Anti-korupsi akan Laporkan RUU KPK ke PBB, Arsul Sani: Ke Pengadilan Akhirat pun Tak Apa
Ia lantas menuturkan demo mahasiswa yang memicu terjadinya bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah tak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.
"Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK," kata dia.
"Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (demo). Itu enggak eleganlah," katanya. (TribunWow.com)
