Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Ungkap Peran KPK Bantu Karhutla: Pak Karni 2020 akan Pilkada

TRIBUNWOW.COM - Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali mengungkap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membantu membongkar kasus persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Hal itu diungkapkan saat Made Ali menjadi narasumber di acara 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

Awalnya, Made Ali mengungkap fakta menarik pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Nah yang berikutnya di 2019 ada fakta menarik," kata Made Ali dikutip TribunWow.com dari channel YouTube 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

Ia menyinggung penyebab sejumlah pejabat dinilai lamban dalam menangani kasus Karhutla.

"Kenapa para Bupati tidak mau dirapat pak?."

"2020 mau Pilkada. 2020 ada Kabupaten dan Kota yang mau Pilkada di Riau," kata Made Ali.

• Di ILC, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Bongkar Kalimat Jokowi saat Melihat Api Karhutla

Made Ali mengungkapkan para pejabat membutuhkan uang pada Pilkada di mana korporasi bisa menjadi sumber pendanaan.

"Jadi darimana dia akan duit kalau dia keras terhadap korporasi, keras dengan ini. Maka sumber pendanaannya akan sulit," ungkap Made Ali.

Hal itu seperti kasus pada Karhutla 2015.

"Ada fakta menarik waktu 2008 waktu KPK membongkar kasus korupsi kehutanan, Bupati namanya terpidana Teuku Azmun Jafar dia mau naik periode ke-2 dia bikin izin uang itu memang untuk naik ke periode kedua. Itu ada di putusan korupsi itu."

"Dan peristiwa ini mirip-mirip terjadi lagi."

"Pak Karni 2020 akan Pilkada jadi jangan heran Pak kenapa mereka tak mau datang," papar Made Ali.

Kemudian Karni Ilyas sebagai presenter kembali bertanya apakah hubungan pejabat dan korporasi itu terkait dengan kebakaran hutan saat ini.

• Fadli Zon Disentil saat Bandingkan Jokowi dan Soeharto di ILC, Maruarar: Prabowo Move On, Dia Belum

"Jadi sekarang lagi bebas bakar hutan di Riau?," tanya Karni Ilyas