Breaking News:

Bencana Kabut Asap Karhutla

Di ILC, Penyelamat Hutan Riau Blak-blakan Sebut KPK Dibunuh oleh DPR, Lihat Reaksi Fadli Zon dkk

Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
Channel Youtube Indonesia Lawyers Club
Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan pada Selasa (17/3/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan pada Selasa (17/3/2019).

Dilansir oleh TribunWow.com, Made Ali tak segan memperlihatkan kekesalannya di depan para anggota DPR yang hadir di acara 'Indonesia Lawyers Club'.

Made Ali memprotes Revisi UU KPK yang dinilai bisa melemahkan lembaga independen tersebut.

Hal itu dilayangkan Made Ali berkaitan dengan peran KPK yang berhasil membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Awalnya, Made Ali mengungkap fakta menarik pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Nah yang berikutnya di 2019 ada fakta menarik," kata Made Ali dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club pada Selasa (17/9/2019).

Ia menyinggung penyebab sejumlah pejabat dinilai lamban dalam menangani kasus Karhutla.

"Kenapa para Bupati tidak mau dirapat pak?"

"2020 mau Pilkada. 2020 ada Kabupaten dan Kota yang mau Pilkada di Riau," kata Made Ali.

 Di ILC, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Bongkar Kalimat Jokowi saat Melihat Api Karhutla

Made Ali mengungkapkan para pejabat membutuhkan uang pada Pilkada di mana korporasi bisa menjadi sumber pendanaan.

"Jadi darimana dia akan duit kalau dia keras terhadap korporasi, keras pada ini. Maka sumber pendanaannya akan sulit," ungkap Made Ali.

Hal itu seperti kasus pada Karhutla 2015.

"Ada fakta menarik waktu 2008 waktu KPK membongkar kasus korupsi kehutanan Bupati namanya terpidana Teuku Azmun Jafar dia mau naik periode ke-2 dia bikin izin uang itu memang untuk naik ke periode. Itu ada di putusan korupsi itu."

"Dan peristiwa ini mirip-mirip terjadi lagi."

"Pak Karni 2020 akan Pilkada jadi jangan heran Pak mereka tak mau datang," papar Made Ali.

Kemudian Karni Ilyas sebagai presenter kembali bertanya apakah hubungan pejabat dan koorporasi itu terkait dengan kebakaran hutan saat ini.

 Fadli Zon Disentil saat Bandingkan Jokowi dan Soeharto di ILC, Maruarar: Prabowo Move On, Dia Belum

"Jadi sekarang lagi bebas bakar hutan di Riau?," tanya Karni Ilyas

"Ada penelitian 2015 itu dari temen-temen Cifor ketika mau Pilkada itu ekspor naik nah kalau ini kan kebakarannya yang mulai ini."

"Jadi perlu dicermati juga kenapa Bupati, Gubernur tidak mau dateng. Karena tahun depan itu Pilkada," jawab Made Ali.

Pada kesempatan itu, Made Ali juga turut membeberkan peran KPK dalam kasus Karhutla.

KPK berhasil menangkap mafia serta memperkarakan pelaku-pelaku suap agar koorporasi bergerak lebih bebas dalam menjalankan bisnisnya.

 Di ILC, Made Ali Beberkan Posko Layanan Kesehatan Gratis Karhutla Baru Dibuka saat Jokowi Mau Datang

"Nah yang berikutnya Pak Karni saya mau jawab apakah ada mafia. Siapa yang pertama kali membongkar? KPK."

"Tahun 2008 kasus korupsi kehutanan, KPK itu membongkar dua puluh korporasi dan satu bos gitu yah yang menikmati itu."

"Itu kita tahu siapa tahu orang-orangnya. Bahkan ada satu yang buron begitu yah. Buron yah itu mafia sesungguhnya. Itu KPK yang membongkar," papar Made Ali.

Made Ali turut membongkar adanya kasus suap di perusahaan-perusahaan di Riau.

 Di ILC, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Bongkar Kalimat Jokowi saat Melihat Api Karhutla

"Lalu 2019 KPK membongkar lagi. Dia OTT (operasi tangkap tangan) di Kalteng perusahaan sawit itu grup besar. Di Riau dijadikan tersangka."

"Ini prestasi KPK yang paling hebat dia jadikan tersangka korporasinya, dia jadikan tersangka General Manajernya, dia jadikan tersangka owner-nya karena terlibat menyuap Gubernur Riau gitu yah karena agar lahannya bisa diputihkan di dalam tata ruang provinsi ruang," jelasnya.

Sehingga, Made Ali merasa kesal dengan adanya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga independen tersebut.

"Jadi KPK sudah membongkar tapi oleh DPR dibunuh KPK hari ini. Kewenangannya dibunuh," protes Made Ali

"Siapa yang dibunuh," tanya Karni Ilyas.

"KPKnya," jawab Made Ali

"Oleh?," tanya Karni Ilyas.

 Fahri Hamzah Akui Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Tak segan-segan Made Ali menyebut DPR yang telah melemahkan KPK.

Pasalnya revisi UU KPK juga diketahui hasil inisiasi dari DPR.

"DPR RI lah tapi kan sudah disahkan,"

"Jadi 2019 ada peristiwa ketika mafia itu dibongkar oleh KPK terkait sumber daya alam. Dia dibunuh," ujar Made Ali tegas.

Sedangkan, terdapat sejumlah anggota DPR yang turut hadir dalam acara tersebut.

Pihak DPR yang hadir antara lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon,  Anggota DPR fraksi PKS, Ustaz Abu Bakar Al Habsy, serta Anggota DPR fraksi PDIP, Maruarar Sirait.

Fadli Zon tampak fokus memandang Made Ali. 

Sedangkan, Ustaz Abu Bakar Al Habsy terlihat tertawa. 

Sedangkan, Maruarar Sirait terlihat tengah memainkan ponselnya. 

Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan pada Selasa (17/3/2019) di depan para anggota DPR.
Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan pada Selasa (17/3/2019) di depan para anggota DPR. (Channel Youtube Indonesia Lawyers Club)
Sedangkan, Maruarar Sirait terlihat tengah memainkan ponselnya ketika Made Ali memprotes pengesahan RUU KPK.
Sedangkan, Maruarar Sirait terlihat tengah memainkan ponselnya ketika Made Ali memprotes pengesahan RUU KPK. (Channel Youtube Indonesia Lawyers Club)

Lihat videonya mulai menit ke-9:10:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Tags:
Indonesia Lawyers Club (ILC)Fadli ZonRiauKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)DPR RI
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved