Di ILC, Penyelamat Hutan Riau Blak-blakan Sebut KPK Dibunuh oleh DPR, Lihat Reaksi Fadli Zon dkk

TRIBUNWOW.COM - Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali secara tegas memprotes revisi UU KPK yang baru saja disahkan pada Selasa (17/3/2019).

Dilansir oleh TribunWow.com, Made Ali tak segan memperlihatkan kekesalannya di depan para anggota DPR yang hadir di acara 'Indonesia Lawyers Club'.

Made Ali memprotes Revisi UU KPK yang dinilai bisa melemahkan lembaga independen tersebut.

Hal itu dilayangkan Made Ali berkaitan dengan peran KPK yang berhasil membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Awalnya, Made Ali mengungkap fakta menarik pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Nah yang berikutnya di 2019 ada fakta menarik," kata Made Ali dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club pada Selasa (17/9/2019).

Ia menyinggung penyebab sejumlah pejabat dinilai lamban dalam menangani kasus Karhutla.

"Kenapa para Bupati tidak mau dirapat pak?"

"2020 mau Pilkada. 2020 ada Kabupaten dan Kota yang mau Pilkada di Riau," kata Made Ali.

• Di ILC, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Bongkar Kalimat Jokowi saat Melihat Api Karhutla

Made Ali mengungkapkan para pejabat membutuhkan uang pada Pilkada di mana korporasi bisa menjadi sumber pendanaan.

"Jadi darimana dia akan duit kalau dia keras terhadap korporasi, keras pada ini. Maka sumber pendanaannya akan sulit," ungkap Made Ali.

Hal itu seperti kasus pada Karhutla 2015.

"Ada fakta menarik waktu 2008 waktu KPK membongkar kasus korupsi kehutanan Bupati namanya terpidana Teuku Azmun Jafar dia mau naik periode ke-2 dia bikin izin uang itu memang untuk naik ke periode. Itu ada di putusan korupsi itu."

"Dan peristiwa ini mirip-mirip terjadi lagi."

"Pak Karni 2020 akan Pilkada jadi jangan heran Pak mereka tak mau datang," papar Made Ali.