Sandiaga Uno: Apakah Pemindahan Ibu Kota Sebanding dengan Biaya yang Dikeluarkan?

Sebagai mitra yang kritis dan konstruktif saya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan juga, jika sampai pemindahan Ibu Kota ini terjadi, saya akan pastikan pemerataan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana," tulis Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan secara resmi ibu kota Indonesia yang baru, pada Senin (26/8/2019).

Ibu Kota baru yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi adalah Kalimantan Timur.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV Live pada Senin (26/8/2019), Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

• Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Inilah Komentar Lucu Warganet

Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.

"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.

Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.

"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.

Alasan Jokowi

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas TV Live, Senin (26/8/2019), Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya memilih wilayah untuk ibu kota baru.

Jokowi menyebut bahwa ada beberapa alasan dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru.

Menurut Jokowi, Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang minim risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan gunung meletus.

"Hasil kajian tersebut memilih daerah Kabupaten Penajam, Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegera, Provinsi Kalimantan Timur," ucap Jokowi.