Rusuh di Papua
Soal Hak Warga Papua, Lenis Kogoya Singgung soal Freeport, Gubernur Papua Bandingkan dengan Aceh
Staff Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya dan Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan ada solusi yang dilakukan untuk meredam situasi di Papua.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Staff Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya dan Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan ada solusi yang harus dilakukan untuk meredam situasi di Papua.
Diketahui ada insiden penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019).
Karenanya, warga Papua di Manokwari dan Fakfak melayangkan protes dengan menggelar aksi yang sepat ricuh pada Senin (219/8/2019) dan Rabu (21/8/2019).
Bahkan ada permintaan referendum di tengah aksi protes.
Lenis Kogoya dan Lukas Enembe pun menjelaskan apa yang seharusnya diberikan kepada Papua.
Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan keduanya saat menjadi narasumber di program Mata Najwa yang bertajuk 'Nyala Papua', di saluran YouTube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).
"Kalau kita menanggapi kakak Gubernur sampaikan tadi, (masyarakat Papua) belum di Indonesiakan, jadi kalau memang betul orang Papua ini dimanusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ujar Lenis.
• Sebut Warga Papua Tak Terima Harga Diri dan Martabat Direndahkan, Lukas Enembe: Negara Harus Adil
Ia kemudian menyinggung perihal freeport.
"Mereka melihat di lapangan, apa yang terjadi sebenarnya harus dituntaskan. Salah satunya masalah freeport. Harus masyarakat itu dikasih berapa persen," sebutnya.
"Terus orang asli Papua kerja secara PAW (Pengganti Antar Waktu), berapa kali berapa orang yang dibiarkan begitu di kantor saya ramai hal-hal gini," ujar Lenis.
"Terus ada CPNS numpuk sampai 12 ribu orang, nah buatlah satu keputusan kasihlah kelonggaran kepada orang Papua."
"Ada sekolah IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), itu saya datang orang Papua cuma berapa," paparnya.
"Nah hal itu. Kalau kita jadikan kewenangan diberikan kepada orang Papua, ada tiga hal lagi, hak politik, hak kewenangan dan hak ekonomi," tutur Lenis.
Lukas Enembe pun menambahkan bahwa hal tersebut telah didiskusikan.
Ia juga mengatakan, Papua saat ini membutuhkan perjanjian.
