Ibu Kota Baru
Rocky Gerung Perkirakan Topik ILC 2024 Bahas Buku Jokowi, Sindir soal Mobil Esemka dan Ibu Kota Baru
Pengamat Politik, Rocky Gerung mengkritik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota, ia juga menyindir mobil Esemka.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.
Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil."
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.
Dilansir TribunWow.com dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.
"Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.
Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Sedangkan perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.
Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.
• Rocky Gerung Jelaskan Bahaya Paru-paru Dunia Jadi Lokasi Ibu Kota: Bahaya Bagi Kecerdasan Presiden
Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).
"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)
WOW TODAY:
